Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membentuk dana cadangan daerah. Dana ini penting guna menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan infrastruktur jangka panjang di ibu kota.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan, kebutuhan pembangunan seperti pengendalian banjir, tata air, transportasi publik, dan perumahan rakyat membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan.

Menurutnya, kebutuhan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan alokasi anggaran dalam satu tahun. Sehingga dana cadangan diperlukan untuk memberikan kepastian pembiayaan bagi program-program infrastruktur yang membutuhkan waktu panjang.

"Kami di Komisi D mendukung penuh usulan ini karena pembangunan infrastruktur vital seperti penanganan banjir dan perumahan memerlukan kepastian anggaran jangka panjang," ujar Yuke, Jumat (2/10).

Yuke menambahkan, pembentukan dana cadangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah.

Komisi D, sambung Yuke, siap mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Cadangan Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar penggunaannya tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat.

"Pemprov DKI juga dapat menjadikan pengelolaan dana tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola APBD," tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp5,6 triliun yang dialokasikan secara bertahap melalui APBD. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jangka panjang, antara lain transportasi publik, pengendalian banjir, perumahan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, skema tersebut disiapkan untuk menjaga postur keuangan daerah tetap transparan dan sehat sekaligus meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi risiko fiskal. Ia juga ingin Jakarta menjadi role model bagi provinsi lainnya dalam mengelola APBD yang sehat.