DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengantisipasi dampak kemarau panjang yang berpotensi memicu keterbatasan air bersih di ibu kota.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin mengatakan, kondisi kekeringan perlu disikapi secara serius. Terlebih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI sebelumnya telah menetapkan level awas terkait kondisi kekeringan di Jakarta.

"Ya memang harus diantisipasi. Kemarin kan ada level awas dari BPBD. Nah, saya kira ini harus disikapi serius karena kekeringan ini tidak bisa dihindari, panjang," ujar Suhud, Rabu (16/9).

Menurut Suhud, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pemanfaatan teknologi desalinasi untuk mengolah air laut menjadi air bersih. Teknologi tersebut menjadi alternatif mengantisipasi potensi keterbatasan sumber air baku.

"Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar. Saya kira itu juga harus sudah mulai dicoba dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan Jakarta ini kekurangan air bersih," tandasnya.

Sekadar diketahui, BPBD DKI memaparkan status awas kekeringan yang ditetapkan berdasarkan peringatan dini BMKG mengacu pada parameter meteorologis, seperti jumlah hari tanpa hujan. Status tersebut tidak berarti seluruh wilayah Jakarta sedang mengalami krisis air bersih.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD memprioritaskan pemantauan wilayah terdampak dan memperkuat koordinasi lintas instansi. Upaya lainnya meliputi pengecekan personel, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengisi waduk dan mengurangi polusi udara, dan penyediaan layanan distribusi air bersih bersama PAM Jaya melalui Call Center Jakarta Siaga 112.