Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mempersilakan masyarakat Pati, Jawa Tengah yang akan datang ke Jakarta menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat yang akan berunjuk rasa untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan di Jakarta.

"Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilakan mau demo tanggal 26, 27, monggo saja," ujar Pramono, di Gereja HKBP Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8).

Pramono menegaskan, Pemprov DKI tidak melarang aksi unjuk rasa. Namun ia tak ingin aksi penyampaian pendapat tersebut diwarnai tindakan anarkis dan perusakan berbagai fasilitas publik.

"Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik," katanya.

Untuk memastikan situasi tetap kondusif, Pramono telah menginstruksikan jajaran Satpol PP agar berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan.

"Tentu saya sudah memerintahkan kepada Kepala Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

Gubernur menyampaikan, Pemprov DKI akan lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani berbagai aksi unjuk rasa.

Selain itu, ia juga menyebut sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jakarta turut memfasilitasi dan membantu mengarahkan agar masyarakat Pati tidak bermalam di depan gedung DPR dan MPR.

"Beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR dan akhirnya difasilitasi kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta," tandasnya.