Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak lagi bergantung pada penyertaan modal maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, BUMD diminta mengembangkan skema creative financing dan memperkuat sinergi antarbadan usaha guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi Komisi B dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menegaskan, BUMD harus mampu menciptakan terobosan dan tidak hanya mengandalkan dukungan APBD dalam menjalankan usahanya.

"Program kerja tidak boleh stagnan, harus ada terobosan yang berdampak pada kenaikan PAD secara signifikan," ujar Nova, Rabu (5/8).

Komisi B juga mendorong penguatan sinergi antar-BUMD. Bank Jakarta, kata Nova, diharapkan dapat mendukung pembiayaan sektor pangan dan perumahan. Sementara Sarana Jaya, Dharma Jaya, dan Food Station didorong memperkuat kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan.

Selain itu, Komisi B meminta Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD) memperketat evaluasi terhadap direksi dan komisaris, termasuk mendorong pergantian manajemen apabila kinerja perusahaan terus menurun.

BP BUMD juga diminta menyusun kajian independen terhadap kebijakan strategis serta mempercepat penyelesaian berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Segera wujudkan dashboard digital atau sistem terintegrasi untuk memantau realisasi kinerja keuangan dan status aset seluruh BUMD beserta anak perusahaannya secara real time," kata Nova.

Dalam pembahasan bersama mitra kerja, Komisi B juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada perangkat daerah. Di antaranya memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan gudang modern dan cold storage, meningkatkan promosi investasi, mengevaluasi efektivitas subsidi transportasi dan pangan, serta memperluas dukungan bagi pelaku UMKM melalui subsidi bunga dan program inkubasi bisnis.

Di sektor transportasi, Komisi B meminta Dinas Perhubungan (Dishub) memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengevaluasi efektivitas pemberian subsidi angkutan umum.

Sementara itu, PAM Jaya didorong mempercepat perluasan layanan air perpipaan tanpa membebani kondisi keuangan perusahaan melalui investasi langsung dalam jumlah besar. Menurut Nova, target cakupan layanan dapat dicapai secara berkelanjutan dengan memanfaatkan skema pembiayaan kreatif dan kemitraan bersama pihak swasta.

Nova juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek pembangunan jaringan perpipaan dilakukan secara tertib dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat.

"Pelaksanaan proyek perpipaan harus tertata dengan tidak mengganggu masyarakat secara berlebihan. Tanah galian yang mengotori badan jalan harus dibersihkan, kondisi bekas galian yang tidak tertata rapi harus menjadi perhatian yang sangat amat serius," tandasnya.