Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan, usulan proyek yang akan dibiayai melalui skema obligasi daerah masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan APBD 2027.

Menurut Yuke, sebagian besar dari 12 program yang diusulkan dibiayai obligasi daerah merupakan proyek di Komisi D. Program-program tersebut merupakan proyek multiyears yang telah berjalan sejak 2024 atau 2025 sehingga perlu dilanjutkan.

"Program-program itu diusulkan karena memang sudah berjalan dan harus berlanjut. Namun, belum tentu seluruhnya nanti disetujui untuk dibiayai melalui obligasi daerah," ujar Yuke, Senin (3/8).

Ia menjelaskan, perangkat daerah hanya mengusulkan program yang perlu dilanjutkan. Sementara itu, penentuan proyek yang memenuhi persyaratan obligasi daerah menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

DPRD DKI, lanjut Yuke, belum mengambil keputusan mengenai proyek mana yang akan dibiayai melalui obligasi daerah. Pembahasan akan dilakukan secara cermat pada tahapan pembahasan Rancangan APBD 2027.

Ia menambahkan, seluruh program prioritas harus tetap berjalan. Menurutnya, bila tidak dapat dibiayai obligasi daerah, Pemprov DKI masih mempertimbangkan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Yuke juga mengingatkan bahwa rencana penerbitan obligasi daerah merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga seluruh prosesnya harus dilakukan secara hati-hati. Selain memastikan proyek memenuhi persyaratan, pemerintah juga perlu memperhitungkan kemampuan fiskal daerah serta risiko pembiayaannya.

"Karena ini pertama kali di Indonesia, tentu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Yang terpenting, program-program yang sudah direncanakan tetap bisa berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Yuke menerangkan, pihaknya akan terus menghimpun usulan dari perangkat daerah serta aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses sebagai bahan pembahasan RAPBD 2027.

Selanjutnya, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menentukan skema pembiayaan yang paling tepat, termasuk kemungkinan menggunakan obligasi daerah bagi proyek-proyek yang memenuhi persyaratan.

"Tapi yang jelas semua pekerjaan kegiatan itu harus berjalan karena multiyears," tandasnya.