Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi E menekankan agar anggaran difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki mengatakan, penyusunan anggaran harus mengedepankan efisiensi dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan mengalihkannya untuk program yang lebih dibutuhkan masyarakat.

"Hal-hal yang bersifat seremonial sebaiknya dialihkan kepada program yang lebih dibutuhkan masyarakat," ujarnya, Rabu (29/7).

Subki juga menyambut baik rencana pengalokasian kembali anggaran untuk program pangan murah dalam APBD Perubahan. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut akan memperluas akses masyarakat penerima bantuan sosial terhadap kebutuhan pangan.

Di bidang kesejahteraan sosial, ia meminta, Dinsos mempercepat pembaruan data penerima bantuan agar lebih akurat. Sebab itu, Dinsos didorong memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) guna memastikan validitas data penerima bantuan.

Sementara di sektor olahraga, Komisi E meminta Dispora memprioritaskan pemeriksaan serta perbaikan gedung olahraga (GOR) yang kondisinya sudah tidak layak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan yang berpotensi membahayakan masyarakat.

Subki mengungkapkan, pada tahun ini anggaran revitalisasi baru dialokasikan untuk GOR Jagakarsa, sedangkan GOR lainnya belum mendapat alokasi dana.

"Karena kebutuhannya masih banyak sementara anggarannya terbatas, kami berharap tahun depan alokasi dana bisa ditingkatkan sehingga perbaikan GOR dapat dilakukan secara bertahap," tandasnya.