Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menekankan pentingnya para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berani dalam mengambil keputusan strategis sekaligus cerdas dalam mengelola risiko.

Hal ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang sangat besar sehingga harus dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

"Saya minta betul, selain mereka berani memutuskan, tetapi juga berani mengelola risiko yang ada. Jangan sampai kemudian risikonya itu harus terkena pada yang bersangkutan kalau kemudian dilakukan karena ada keinginan-keinginan pribadi yang tidak baik," ujar Pramono di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6).

Saat membuka Bimbingan Teknis bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono mencontohkan keberhasilan Pemprov DKI dalam menyelesaikan persoalan pembangunan yang sempat mangkrak bertahun-tahun.

Seperti pembongkaran tiang proyek monorel di kawasan Rasuna Said dan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut Pramono, langkah berani bersama Kajati dalam memutuskan untuk menyelesaikan proyek tersebut berdampak pada penguatan posisi Jakarta di kancah internasional.

"Kenapa saya memberikan dua contoh ini? Risikonya bukan enggak tinggi, risikonya tinggi sekali. Tetapi Saudara-saudara harus smart, cerdas untuk mengelola risiko itu selama tidak ada beban pribadi," kata dia.

Ia kemudian menyebut, peringkat Indeks Global City Jakarta saat ini telah mengalami perbaikan dari 74 menjadi 71. Tak hanya itu, peringkat Jakarta terkait fasilitas publiknya pun terus meningkat hingga berada di peringkat dua di ASEAN.

Perbaikan peringkat dan penguatan posisi Jakarta di dunia internasional ini merupakan dampak positif dari pembangunan serta peningkatan konektivitas transportasi.

"Itulah kami dorong dan konektivitas kita sekarang sudah lebih dari 93 persen. Mudah-mudahan dengan pengaturan-pengaturan seperti ini Jakarta akan menjadi lebih nyaman, aman, lebih menarik," ucap Pramono.

Gubernur pun mendukung penuh penyelenggaraan bimbingan teknis bagi PPK untuk meningkatkan kapasitas SDM guna mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.

Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta, Dyan Airlangga melaporkan, kegiatan bimbingan teknis diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pejabat pembuat komitmen.

"Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PPK dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan," jelas dia.

Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh 200 orang pejabat pembuat komitmen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menangani paket pengadaan strategis, bernilai besar, dan berisiko tinggi serta memiliki dampak terhadap pembangunan Jakarta.

"Melalui kegiatan ini diharapkan terwujudnya pejabat pembuat komitmen yang kompeten, berintegritas, berani mengambil keputusan, dan mampu mengelola risiko secara profesional," tandasnya.