Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengungkap kebutuhan Satpol PP untuk memiliki Markas Komando (Mako). Hal itu ditegaskannya usai melakukan kunjungan kerja office tour ke Kantor Satpol PP di Gedung Blok H Balai Kota DKI Jakarta.

"Sebetulnya kemarin sudah dianggarkan, lahan sudah ada, cuma memang terpaksa kita gugurkan karena ada efisiensi. Tapi ternyata setelah kita diskusi, Mako ini diperlukan ya," katanya, Selasa (21/4).

Dijelaskan Rano, penganggaran pembangunan Mako Satpol PP sebenarnya telah direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2026 ini. Namun karena adanya efisiensi anggaran lantaran pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, rencana itu menjadi salah satu program yang dipilih untuk ditunda.

Namun dengan adanya kunjungan kali ini dan hasil diskusi bersama jajaran Satpol PP DKI Jakarta, Rano menegaskan adanya kebutuhan Mako. Pembangunan Mako itu menurut Rano juga sebagai upaya strategis mendukung Jakarta menuju top kota global dunia.

Dicontohkan Rano, kota global harus didukung oleh CCTV dan personel pengamanan ketertiban umum yang memadai. Karena itu eksistensi Mako nantinya akan menjadi command center pemantauan CCTV dan pusat penempatan pasukan serta sarana pendukung.

Karena itu, sebagai opsi Rano mengaku akan membahas kembali rencana pengajuan pembangunan Mako Satpol PP untuk diajukan dalam APBD perubahan tahun 2026. Secara teknis, Rano mengaku bisa saja Mako itu digabung bersama SKPD lain seperti BPBD dan Dinas Gulakrmat DKI Jakarta di Jalan Kh Moh Mansyur, Jakarta Pusat.

"Tadi saya bicara, ini kita bisa kolaborasikan seperti misalnya di BPBD dengan Damkar jadi satu gitu. Jadi armadanya bisa siap, kalau ada apa-apa bisa cepat bergerak, intinya itu," tandasnya.