Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menghadiri pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/4).

Ia meminta, para pejabat yang baru dilantik untuk segera menunjukkan kinerja nyata, terutama dalam pembenahan pelayanan publik, transportasi, dan penanganan persoalan lingkungan.

Wibi mengatakan, sejumlah posisi strategis yang diisi antara lain Dinas Lingkungan Hidup (LH), BPBD, Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

Namun demikian, ia memberi perhatian khusus pada Dinas LH yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan pengelolaan sampah.

“Dinas LH memiliki banyak tantangan, mulai dari persoalan sampah hingga kondisi Bantargebang yang sudah overload. Harapannya, dengan pimpinan baru, masalah-masalah ini bisa dipetakan dan ditangani lebih baik,” ujarnya, Kamis (16/4).

Selain itu, Wibi juga menyikapi penunjukan Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Ia menilai, wilayah tersebut memiliki kompleksitas tinggi karena menjadi pusat aktivitas dari kawasan strategis.

“Jakarta Selatan ini wilayah utama. Banyak pimpinan negara dan pejabat tinggal di sana, sehingga penanganannya harus ekstra,” katanya.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah maraknya parkir liar, khususnya di kawasan Senopati. Wibi menyebut, praktik tersebut mengganggu ketertiban sekaligus memperparah kemacetan.

“Parkir liar di Senopati yang menggunakan badan jalan harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Ia berharap, Syafrin mampu mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk Dishub untuk menuntaskan persoalan tersebut. Terlebih, lanjutnya, Syafrin memiliki latar belakang sebagai mantan Kadishub.

“Saya harap beliau bisa mengorkestrasi bersama Dishub untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta Selatan,” ucapnya.

Wibi juga menekankan pentingnya penanganan masalah klasik di wilayah administratif Jaksel, seperti kemacetan dan banjir.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menilai, pelantikan pejabat eselon II merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemprov DKI.

Menurut dia, pelantikan tersebut harus berdampak langsung pada penguatan pelayanan publik, baik di tingkat wilayah maupun sektor teknis seperti transportasi.

“Harapannya, pelantikan ini bisa mempertajam kebutuhan kinerja," tandasnya.