DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga dan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Senin (2/3).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Khoirudin saat membuka sidang paripurna.

Ia menjelaskan, paripurna ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI pada 8 Januari 2026 yang telah menetapkan agenda penyampaian pidato gubernur atas dua raperda tersebut.

Khoirudin menyampaikan pentingnya pembangunan keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter, ketahanan sosial, dan kualitas generasi penerus bangsa.

Menurutnya, pembangunan keluarga tidak dapat dipandang sebagai program sektoral semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

“Raperda tentang Pembangunan Keluarga diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pendidikan karakter, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga pembangunan Jakarta berjalan secara berkelanjutan dan inklusif,” katanya.

Selain isu keluarga, DPRD juga menekankan tantangan lingkungan yang semakin kompleks di Jakarta. Permasalahan pencemaran udara dan air, pengelolaan sampah, hingga ancaman perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan menjadi perhatian serius.

Sebagai kota megapolitan sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, Jakarta dinilai harus mampu menyeimbangkan pembangunan dengan upaya pelestarian lingkungan.

“Kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Jakarta yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang,” ucapnya.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pidato pengantar oleh Gubernur Pramono atas kedua raperda tersebut, yang diakhiri dengan penyerahan dokumen kepada pimpinan DPRD.

Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta akan mendalami dan mencermati penjelasan gubernur sebagai bahan penyusunan pandangan umum fraksi. Hasilnya dijadwalkan disampaikan dalam rapat paripurna pekan depan.