Lebih dari 100 anak muda menghadiri forum dialog interaktif bertajuk ’Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kite’ yang digelar di Kopikina Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2) malam.

Kegiatan ini mempertemukan warga dengan anggota DPRD DKI Jakarta untuk membahas kelayakan hidup di ibu kota. Forum yang diinisiasi gerakan Bijak Memantau tersebut dirancang sebagai ruang dialog setara antara warga kelas menengah urban dan wakil rakyatnya.

Perwakilan Sekretariat Bijak Memantau, Efraim Leonard mengatakan, forum ini digelar untuk menjembatani kesenjangan partisipasi publik dalam proses kebijakan.

“Banyak anak muda urban Jakarta belum sepenuhnya mengenal peran DPRD, padahal keputusan dan pengawasan di level ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Touchbase kami desain di tingkat DPRD karena di sinilah aspirasi warga bisa langsung diterjemahkan menjadi pengawasan kebijakan dan anggaran,” ujarnya.

Menurut dia, forum tersebut juga menjadi pengingat bahwa warga memiliki perwakilan di daerah pemilihan masing-masing yang bertugas memastikan kebijakan berjalan baik dan terbuka terhadap dialog masyarakat.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi menyampaikan, forum ini menjadi ruang bertukar pikiran antara wakil rakyat dan anak muda untuk menyerap aspirasi yang nantinya dapat dibawa dalam pembahasan kebijakan.

“Hari ini kita berdiskusi banyak hal, mulai dari pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau, hingga isu disabilitas. Aspirasi mereka tentu akan kami bawa dan perjuangkan dalam kebijakan,” katanya.

Ia menilai, perhatian besar peserta terhadap aspek pendidikan, khususnya alokasi anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Banyak yang menyoroti dana pendidikan dan proyeksinya ke depan. Ini menjadi pengingat bagi Pemprov DKI agar tetap waspada, terutama ketika ada program-program besar. Jangan sampai program seperti KJP dan KJMU terhenti,” tuturnya.

Selain pendidikan, Ghozi juga menilai isu kelas menengah menjadi perhatian penting. Menurutnya, kelompok ini kerap tidak tersentuh bantuan sosial, padahal memiliki beban ekonomi yang tidak ringan.

“Banyak anak muda dengan penghasilan Rp5 juta sampai Rp15 juta, tapi tanggungannya besar sehingga sering kali impas. Ini perlu dipikirkan, bukan dalam bentuk bansos, melainkan pemberdayaan atau kebijakan yang bisa memberi solusi bagi kelas menengah,” jelasnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Uwais El Qoroni menambahkan, pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan kewenangan DPRD.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa DPRD bukan hanya memiliki fungsi penganggaran, tetapi juga fungsi pengawasan. Itu yang paling penting,” ucapnya.

Ia mengapresiasi konsep forum yang menyasar anak muda yang tidak setiap hari berbicara soal politik.

“Targetnya adalah mereka yang mungkin belum banyak mengetahui tentang politik. Saya yakin setelah pulang dari sini, mereka bisa ikut menyebarkan pengetahuan tentang peran DPRD kepada masyarakat,” katanya.

Adapun dialog tersebut berfokus pada isu pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau (RTH), disabilitas, hingga transportasi publik yang menjadi sektor paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga Jakarta.

Selain Ghozi dan Uwais, anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut hadir dalam forum ini antara lain Elva Farhi Qolbina dan Farah Savira.