Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyampaikan tiga isu utama yang menjadi perhatian legislatif dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Ketiganya yakni banjir, kemacetan, dan kemiskinan.

Wibi telah mendengarkan paparan capaian kinerja satu tahun Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno. Ia mengapresiasi keberhasilan penyelesaian program quick wins yang menjadi fokus pada tahun pertama pemerintahan.

“Kita mendengar langsung dari Pak Gubernur bahwa 97 persen program quick wins sudah terselesaikan dan tiga persen masih dalam proses. Ini tentu capaian yang patut diapresiasi,” ujar Wibi, Minggu (22/2).

Meski demikian, DPRD menilai masih ada persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas bersama. Wibi menegaskan, DPRD dan Pemprov DKI akan terus bersinergi untuk mempercepat penanganan banjir, kemacetan, dan kemiskinan di ibu kota.

Terkait banjir, ia menekankan pentingnya penguatan langkah pengendalian, salah satunya melalui program normalisasi Sungai Ciliwung.

“Kami di DPRD akan terus mendukung kerja-kerja eksekutif agar Jakarta semakin terbebas dari persoalan banjir,” katanya.

Untuk mengatasi kemacetan, Wibi menilai, pengembangan transportasi publik menjadi kunci utama. Ia mendukung penguatan layanan Transjakarta serta integrasi Transjabodetabek hingga menjangkau wilayah penyangga.

“Kita support ekspansi layanan ke wilayah penyangga semakin diperluas, sehingga kemacetan bisa ditekan secara signifikan,” ucapnya.

Sementara itu, dalam upaya menekan angka kemiskinan, Wibi menyebut keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai instrumen penting dalam menjaga akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“KJP tetap dipertahankan dan tidak ada pengurangan. Bahkan Insya Allah akan terus berkembang,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketiga persoalan tersebut harus ditangani secara konsisten dalam lima tahun masa kepemimpinan Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno.

DPRD DKI, lanjut Wibi, juga akan mendorong Pemprov memperkuat merit sistem serta soliditas internal antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program berjalan lebih harmonis dan efektif.

“Kami akan terus bekerja sama dengan eksekutif, baik melalui fungsi pengawasan maupun serap aspirasi saat reses. Persoalan harus diselesaikan di lapangan, dan kami mendengar langsung suara masyarakat,” jelasnya.

Wibi berharap, hingga akhir masa jabatan, cita-cita mewujudkan Jakarta yang lebih humanis dan tertata dapat benar-benar terealisasi.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike juga mengapresiasi capaian satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno. Namun, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama terkait kesenjangan kemiskinan.

“Ke depan masih banyak PR, terutama soal kesenjangan kemiskinan yang masih cukup tinggi. Ini menjadi tantangan bersama, apalagi di tengah keterbatasan fiskal,” ujarnya.

Yuke menegaskan, DPRD akan memastikan alokasi anggaran benar-benar difokuskan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir, kemacetan, dan kemiskinan.

“Kami akan memastikan anggaran digunakan seefektif mungkin untuk menjawab kebutuhan warga Jakarta,” tandasnya.