Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan menyelidiki adanya keterlibatan PNS dalam pemotongan gaji pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan. Jika memang ada yang terbukti, PNS tersebut akan langsung dipecat.

"Saya pengen tahu juga ada yang nyangkut ke PNS atas enggak. Kalau nyangkut kita mau pecat-pecatin," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/9).

Basuki mencurigai adanya oknum PNS yang terlibat. Sehingga melalui Inspektorat DKI Jakarta akan ditelurusi lebih lanjut mengenai keterlibatan PNS. "Kita kelebihan PNS di DKI. Ngapain kelebihan PNS kita gaji orang anggarannya sampai Rp 15 triliun tapi kelakuan malas gitu, ya keluarin saja," tegasnya.

Basuki mengatakan, untuk para mandor yang diduga melakukan pemotongan akan langsung dilaporkan ke Polisi. "Mandornya bukan cuma diganti, saya mau lapor Polisi," ucapnya.

Saat ini, Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mempersiapkan berkas terkait kasus ini. Untuk kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya. "Ini lagi siapin surat laporannya. Bukan saya yang laporin. Bagian Biro Hukum," kata Basuki.

Menurut Basuki, sanksi pencopotan jabatan sudah tidak berlaku lagi. Sebab hal itu tidak memberikan efek jera kepada PNS. Sebagian dari mereka justru terus menjalankan praktik yang sama saat di posisi staf.

Untuk itu, lanjut Basuki, Pemprov DKI bekerja sama dengan Kepolisian akan menangkap oknum PNS yang masih bermain anggaran. Sehingga diharapkan bisa membuat PNS bekerja dengan baik tanpa mempermainkan anggaran.

"Kita kerja sama dengan Polisi, dipenjarain saja sudah. Jadi sekarang begitu ketemu ada permainan kita lapor polisi, lapor jaksa," tandasnya.