Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah mengantongi bukti-bukti pemotongan gaji pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan. Rencananya, Rabu (2/9) besok Pemprov DKI Jakarta akan melaporkan kepada kepolisian. Buku tabungan dan kartu ATM terbukti tidak dibagikan kepada PHL, melainkan dipegang oleh mandor.

"Kita sudah dapat bukti semua, termasuk pengakuan-pengakuan jadi kita besok ke Polda untuk melapor," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (1/9).

Basuki menilai, pemotongan gaji PHL ini bukan hanya dilakukan oleh mandor saja. Dirinya mencurigai adanya keterlibatan oknum pegawai negeri sipil (PNS) dalam kasus ini. Namun hal itu masih terus diselidiki "Saya pikir bukan cuma mandor tapi ini pasti ada hubungan dengan pejabat oknum PNS yang main," ucapnya.

Basuki menemukan buku tabungan dan kartu ATM tidak dibagikan kepada PHL. Selain itu, pin ATM dan nama pemegang juga sudah tertera dalam ATM tersebut. Sehingga saat hendak mengambil uang bisa dengan mudah.

"Buktinya gini semua ATM ini tidak diserahkan pada yang kerja, jadi semua kartu itu pin dan namanya itu ada dikartunya. Jadi itu kurang ajar namanya itu narik itu ke bank dia tarik saja terus dia kasih orang (PHL) Rp 200 ribu," katanya.

Basuki juga mencurigai sebagian PHL tidak melaporkan adanya pemotongan ini lantaran mereka tidak benar-benar bekerja. Mereka hanya dipinjam namanya untuk diserahkan kepada Dinas Kebersihan. Pola tersebut mirip dengan permainan jual beli rumah susun (rusun).

"Pola permainannya mirip dengan rusun. Oknum PNS pasti memanfaatkan dengan oknum yang bukan mandor jadi permainan. Mana mungkin dia bisa ngumpulin duit tanpa izin tabungan semua. Pegawai itu nggak ribut karena mereka juga nggak kerja, fiktif. Dikasih Rp 200 ribu santai saja," ungkapnya.