Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional memiliki kompleksitas dunia kerja yang tinggi.

Tingginya mobilitas tenaga kerja serta kepadatan aktivitas kerja di berbagai sektor turut meningkatkan potensi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Kondisi tersebut menjadikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai kebutuhan mendasar dalam pembangunan ketenagakerjaan di Jakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin mengatakan, komitmen pemerintah daerah dalam penguatan K3 tercermin dari capaian kinerja sepanjang Tahun 2025.

Ia menyampaikan, Dinas Nakertransgi Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih lima kategori penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun tersebut. Salah satu capaian utama adalah penghargaan sebagai Provinsi Terbaik III dalam kinerja Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan sejumlah prestasi, antara lain penyusunan Rencana Kerja Pengawasan (RKU) Ketenagakerjaan, peningkatan kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan, peningkatan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3, serta tingginya persentase tindak lanjut dan penyelesaian atensi atas dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

“Selain itu, DKI Jakarta juga meraih prestasi sebagai Pembina K3 terbaik, Pembina P2HIV-AIDS terbaik, serta ketepatan waktu dalam pelaporan data hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan,” ujar Syaripudin, Selasa (10/2).

Syaripudin menjelaskan, pada Tahun 2025 Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan juga telah melakukan pembinaan terhadap perusahaan dengan risiko tinggi dan kategori perusahaan besar.

Hasilnya, sebanyak 387 perusahaan di DKI Jakarta berhasil memperoleh Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

“Ini sebagai bukti meningkatnya komitmen dunia usaha dalam penerapan K3,” katanya.

Selain capaian tersebut, Dinas Nakertransgi Provinsi DKI Jakarta juga telah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi, di antaranya pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan yang dilakukan secara daring, pembinaan K3 kepada perusahaan di wilayah DKI Jakarta, serta pemeriksaan terhadap perusahaan guna memastikan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan.

Syaripudin menegaskan, penerapan K3 harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar kewajiban regulatif. Maka itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong dunia usaha dan pekerja untuk berperan aktif dan konsisten menempatkan K3 sebagai prioritas, sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya DKI Jakarta sebagai Global City yang profesional, aman, dan berkelanjutan,” tandasnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan Bulan K3 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat budaya K3.

Tema Bulan K3 Nasional Tahun 2026, yaitu ‘Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif’, selaras dengan tema Bulan K3 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, ‘Menuju Lima Abad Jakarta: Penguatan Budaya K3 untuk Mewujudkan Global City yang Profesional’.

Melalui rangkaian kegiatan Bulan K3 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penguatan peran Dinas Nakertransgi dalam pembinaan dan pengawasan K3, sosialisasi dan pembudayaan K3 kepada dunia usaha dan tenaga kerja, serta pendorongan implementasi SMK3 sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.