Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menekankan pentingnya penataan kota yang menyeluruh dan berkelanjutan di tengah keterbatasan lahan serta kebijakan efisiensi anggaran.

Hal tersebut disampaikan Yuke sebagai respons atas komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) untuk mempercantik wajah ibu kota.

Menurut Yuke, Jakarta harus terus dibenahi agar mampu sejajar dengan kota-kota besar lainnya dunia, terlebih menjelang peringatan 500 tahun Jakarta dalam dua tahun ke depan.

“Kita ingin Jakarta menjadi kota yang setara dengan kota-kota besar di luar negeri. Sebagai global city, tentu penataan harus dilakukan secara maksimal dan menyeluruh agar Jakarta semakin cantik,” ujar Yuke, Jumat (6/2).

Ia menjelaskan, upaya mempercantik kota melalui program beautifikasi dan pembangunan taman harus dibarengi dengan penataan tata ruang yang matang. Menurutnya, keindahan kota tidak cukup hanya dinilai dari aspek visual, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dalam penataan taman dan penanaman pohon, misalnya, tidak hanya dipilih yang menarik secara estetika, tetapi juga yang mudah dirawat dan hemat air. Ini bagian dari kreativitas untuk menemukan konsep beautifikasi yang tepat sekaligus ramah lingkungan,” jelasnya.

Yuke juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi berwawasan lingkungan, seperti penggunaan lampu bertenaga surya atau solar cell, untuk mendukung wajah kota yang modern dan berkelanjutan.

Yuke berharap, penataan kota tidak hanya indah, tetapi juga efisien dan bermanfaat dalam jangka panjang.

“Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan, jangan hanya fokus pada keindahan semata, tetapi juga nilai kemanfaatannya,” tandas Yuke.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen penuh Pemprov DKI dalam menindaklanjuti Gerakan Indonesia Asri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah langkah konkret akan dilakukan, mulai dari pembersihan sampah, penertiban kabel semrawut, program gentengisasi, hingga penertiban atribut politik di sarana publik seperti flyover yang dinilai mengganggu lalu lintas dan estetika kota.

Selain itu, Pramono juga menegaskan akan memperketat pengawasan fungsi trotoar agar tidak beralih menjadi area pedagang kaki lima (PKL). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak pejalan kaki tetap terlindungi sekaligus menjaga kerapian kota sebagai bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang lebih tertata.