Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menerima penyerahan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan dari Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/2).

Khoirudin menyampaikan, pembahasan Raperda Pangan merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan pangan setelah jumlah penduduk yang terus meningkat.

“Hari ini kita melaksanakan rapat paripurna untuk penyerahan draf Raperda tentang pangan. Saya berbahagia karena eksekutif merespons dengan cepat. Dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa, Jakarta membutuhkan pasokan pangan yang besar, sementara lahan sawah dan ladang sudah tidak tersedia,” ujar Khoirudin.

Ia menegaskan, kondisi tersebut menuntut kesiapan dan keseriusan bersama dalam menyiapkan sistem pangan yang berkelanjutan. Melalui pembahasan Raperda Pangan, kata Khoirudin, diharapkan memberikan kepastian hukum dalam penyediaan pangan yang cukup, sehat, dan aman bagi masyarakat.

“Dengan adanya Perda ini nantinya diharapkan terdapat kepastian hukum terhadap penyediaan pangan yang memadai, sehat, dan aman bagi warga Jakarta,” katanya.

Sementara itu, Sekda DKI Jakarta, Uus Kuswanto menjelaskan, pengajuan Raperda Pangan merupakan respons Pemprov DKI atas berbagai masukan yang selama ini disampaikan DPRD DKI.

“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Raperda ini menjadi jawaban atas masukan DPRD terkait persoalan pangan. Subsidi pangan memang sudah dijalankan beberapa tahun terakhir, namun hingga kini belum ada payung hukum berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur sistem pangan,” jelas Uus.

Menurutnya, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota dewan saat masa reses menjadi dasar penting perlunya Raperda Pangan tersebut segera ditindaklanjuti.

“Mudah-mudahan masukan yang baik ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi warga Jakarta ke depan,” tandasnya.