Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Safeullah menegaskan, pemberian dana bantuan sosial (bansos) kepada beberapa lembaga maupun institusi  sudah sesuai undang-undang serta peraturan yang berlaku.

"‎Tentang hibah bansos itu memang ada regulasinya. Bantuan dana hibah tidak bisa berturut-turut. Itu ada pasal dan ayatnya," kata Sefullah di Balai Kota, Senin (1/9).

Saefullah menyebutkan, apabila merujuk pada UU, pemberian dana hibah ada yang menafsirkan hanya bisa dilakukan dua sampai tiga tahun berturut-turut. Sedangkan dana bansos apat terus diberikan selama ada payung hukum berupa peraturan gubernur (pergub).

"Bisa dilakukan asal ada pergubnya," ujar Saefullah.

‎Meski demikian, mantan Walikota Jakarta Pusat ini menuturkan, pemberian dana hibah tidak dapat dilakukan sembarangan kepada lembaga maupun institusi tanpa adanya pertimbangan matang.

"Misalnya KONI yang turunannya jelas. Evennya dari tahun ke tahun sangat jelas. SEA Games, PON, Asian Games. Di tahun sebelumnya biasanya ada‎ persiapan. Pemerintah pusat juga memberikan dana hibah ini secara berturut-turut," ungkap Saefullah.

Saefullah mengungkapkan, pemberian dana bansos yang diberikan Pemprov DKI bagi Yayasan Al Quran didasari karena mereka beberapa waktu lalu mewakili Provinsi DKI untuk perlombaan baca tulis Al Quran. Dalam perlombaan itu mereka mendapatkan juara pertama, sehingga cukup membanggakan ibu kota.

Menurut Saefullah, dana bansos tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Pemprov DKI atas prestasi mereka yang selama ini kurang mendapat perhatian khusus.

"Kalau ada akademisi dangdut diberikan apresiasi tinggi, masa yang seperti ini tidak apresiasi. Maka itu kita berikan bantuan," tandas Saefullah.

Payung hukum pemberian dana hibah antara lain, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.