Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, KH M Subki menilai, penyelesaian masalah tawuran di kawasan Manggarai bukan persoalan sederhana.

Menurutnya, aksi tawuran tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut faktor psikologis hingga kondisi ekonomi warga.

“Masalah tawuran ini tidak sederhana. Di dalamnya ada persoalan psikologi, juga kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Subki, Senin (5/1).

Ia menegaskan, penanganan tawuran di Manggarai harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Upaya tersebut tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan, baik kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Semua pihak harus mengambil tanggung jawab, mulai dari pemerintah hingga tokoh agama dan masyarakat. Terutama peran orang tua yang memiliki kewajiban mengelola dan membina kondisi rumah tangga masing-masing,” katanya.

Lebih lanjut, Subki menekankan, pentingnya ketegasan dari aparat keamanan dalam penegakan hukum. Dikatakannya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera.

“Selain faktor ekonomi, pendidikan juga menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mencegah terjadinya tawuran,” tandas Subki.