Pemprov DKI Jakarta meraih dua penghargaan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) 2025 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

DKI Jakarta mencatat nilai tertinggi untuk dua kategori, yakni Perbaikan Akses Layanan Pendidikan serta Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi.

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima penghargaan tersebut langsung dari Mendagri, Tito Karnavian.

Sigit menyampaikan bahwa capaian ini menjadi penyemangat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Alhamdulillah, Jakarta dapat meraih dua kategori dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025, di bidang pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen membangun kota yang inklusif, dengan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Selasa (2/12).

Pada kategori Perbaikan Akses Layanan Pendidikan, DKI Jakarta keluar sebagai terbaik di kelompok provinsi berfiskal tinggi. DKI meraih nilai 0,104 melampaui nilai terendah 0,089 dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dari 11,49 tahun menjadi 11,59 tahun. Harapan lama sekolah juga naik dari 13,51 tahun menjadi 13,80 tahun. Capaian ini menunjukkan semakin terbukanya akses pendidikan dan meningkatnya durasi belajar masyarakat Jakarta.

Sementara itu, pada kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DKI Jakarta kembali menjadi yang tertinggi di tingkat provinsi dengan nilai 84,60, jauh di atas nilai terendah 25,13. Keunggulan ini didukung oleh capaian kuat pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Standar Pelayanan Minimal (ISPM), Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD), serta Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Penilaian ini mencerminkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan untuk memotivasi pemerintah daerah agar terus bekerja memenuhi harapan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah kini dipilih melalui pilkada langsung sehingga dituntut mampu menjaga kepercayaan publik.

“Ini tantangan tersendiri bagi bapak-ibu sekalian. Oleh karena itu, pemberian reward ini, di samping memotivasi, juga kami harapkan menciptakan iklim kompetitif yang dapat memperkuat legitimasi kepala daerah,” ucap Tito.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus berkinerja dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan nasional.

“Berlomba untuk mendapatkan penghargaan adalah bagian dari tugas dan ibadah kita kepada rakyat. Ini bentuk tanggung jawab yang diberikan, sekaligus menjadi kebanggaan bagi bapak dan ibu sekalian,” tandasnya.