Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melantik 1.882 pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, dan kepala sekolah di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/11).

Dalam kesempatan itu, Pramono menjelaskan bahwa dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 686 orang merupakan pejabat administrator, pengawas, dan ketua sub-kelompok. Kemudian, 523 orang berasal dari pejabat fungsional, sementara 673 lainnya adalah kepala sekolah negeri.

"Kalau dijumlah dari hari ini dilantik dan juga dua minggu yang lalu, jumlah pejabat yang dilantik di Balai Kota atau di DKI Jakarta jumlahnya 2.700 orang," ujar Pramono.

Ia menegaskan, pelantikan ini menjadi bukti keseriusan Pemprov DKI dalam mengisi sejumlah jabatan yang sebelumnya sempat kosong.

“Kita memang berkeinginan untuk semuanya segera kita isi. Maka dengan demikian, sekarang semua pejabat yang ada di DKI Jakarta sudah terisi dan mudah-mudahan bisa bekerja secara maksimal," katanya.

Pramono menekankan pentingnya amanah, komitmen, integritas, dan inovasi bagi seluruh pejabat yang dilantik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di ibu kota.

"Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif," tegasnya.

Ia juga memastikan Pemprov DKI terus memperkuat sistem meritokrasi agar setiap jabatan diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik yang mampu bekerja cepat, jujur, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

"Alhamdulillah, dalam sembilan bulan masa kerja saya bersama Bang Doel, Jakarta naik peringkat dari 74 menjadi 71 pada Global City Index. Kemajuan ini juga selaras dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia serta stabilnya ekonomi, inflasi yang terjaga, serta meningkatnya investasi dan kualitas layanan publik," jelasnya.

Meski demikian, Pramono mengingatkan agar jajaran Pemprov DKI tidak lengah. Tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi, kata dia, masih harus dihadapi dengan kebijakan yang konsisten dan terukur.

"Kondisi ini harus dijawab dengan kebijakan yang konsisten dan terukur," terangnya.

Ia pun meminta seluruh perangkat daerah merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, terutama dalam mempercepat penanganan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Kepada para kepala sekolah yang dilantik, Pramono berpesan agar mampu memperkuat pondasi pendidikan bagi masa depan Jakarta. Kepala sekolah diminta meningkatkan mutu pembelajaran, mengoptimalkan peran guru, dan memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

"Tidak boleh ada bullying di seluruh sekolah di Jakarta. Gunakan dana BOS secara akuntabel dan tepat sasaran. Kawal implementasi KJP Plus, KJMU, dan program perlindungan anak agar benar-benar memberi dampak bagi masa depan peserta didik. Bangun ekosistem sekolah yang sehat, rapi, dan akuntabel," tuturnya.

Sementara kepada pejabat fungsional, Pramono menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi, profesionalitas, serta koordinasi dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga setiap pekerjaan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Pemprov DKI Jakarta akan terus menyediakan ruang pengembangan kapasitas untuk memperkuat kualitas SDM," tandasnya.