Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendorong dilakukannya percepatan proses lelang proyek untuk tahun anggaran berikutnya. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi masalah penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun.

Ia menjelaskan, kebijakan ini mencontoh pengalaman pengelolaan anggaran di pemerintah pusat, di mana proses lelang sudah dapat dimulai sejak November atau Desember.

"Jadi, pengalaman ketika di pemerintah pusat pada waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November, Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu," jelas Pramono di Jakarta International Veledrome, Jakarta Timur, Kamis (23/10).

Karena itu, Pramono mengizinkan pelaksanaan lelang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilakukan pada November dan Desember serta pelaksanaan pekerjaannya bisa dimulai pada awal tahun berikutnya.

"Maka, dengan cara yang sama, saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan, diperbolehkan pada bulan November, Desember, tapi pelaksanaan di awal tahun depan," jelasnya.

Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pola belanja anggaran selama ini, di mana proses lelang baru dimulai pada Maret atau April dan pelaksanaannya baru bisa dilakukan sekitar Oktober atau November.

Lamanya proses realisasi belanja ini dinilainya menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran pada Desember.

"Saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksanaannya bulan Januari, Februari sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun," tandasnya.