Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi peredaran serta perdagangan daging hewan nonpangan, khususnya daging anjing dan kucing di ibu kota.

Langkah ini sejalan dengan rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelarangan perdagangan dan konsumsi daging hewan nonpangan.

“Ini butuh kolaborasi bersama karena kemampuan pengawasan kita juga terbatas,” ujar Khoirudin, Selasa (21/10).

Ia mendorong, Pemprov DKI membuka saluran laporan daring agar masyarakat dapat berperan aktif membantu pengawasan di lapangan.

“Semua masyarakat bisa menjadi monitoring supervisor di lapangan. Apa yang perlu dilaporkan kepada kita di pemerintahan daerah,” jelasnya.

Menurutnya, pelibatan masyarakat akan membuat pengawasan terhadap pelarangan konsumsi daging hewan non pangan berjalan lebih efektif.

“Sanksi yang ada juga, kalau ditegakkan efektif. Jadi tidak perlu ubah sanksi atau aturan baru. Peraturan yang ada kalau ditegakkan, Insya Allah efektif,” tandasnya.

Ditambahkan Khoirudin, pelarangan konsumsi daging anjing dan kucing juga bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penularan penyakit seperti rabies.