Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan dan pihak eksekutif menggelar rapat pembahasan tahap finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, rapat ini digelar untuk me-review kembali hasil pembahasan di tingkat Pansus sebelum ditetapkan menjadi Perda. Penelaahan kembali dilakukan agar substansi Raperda semakin komprehensif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan pendidikan di Jakarta.

"Pansus Penyelenggaraan Pendidikan sudah menyelesaikan pembahasannya, dan kami dari Bapemperda melakukan review lagi. Ternyata banyak masukan, baik yang bersifat program maupun hal-hal substantif," ujar Aziz, Senin (6/10 ).

Lebih lanjut, Aziz mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Raperda ini. Sejumlah tokoh dan pakar pendidikan turut dilibatkan, salah satunya Imam B Prasodjo.

"Mudah-mudahan Raperda ini bisa menjadi Perda yang komprehensif, sesuai harapan masyarakat, dan yang paling penting mampu mengawal kebijakan pendidikan gratis di Jakarta," jelasnya.

Aziz menambahkan, pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan juga mempertimbangkan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini sedang dibahas di tingkat nasional.

"Memang posisi kita cukup dilematis. Di satu sisi kita ingin segera menuntaskan Raperda ini, tetapi di sisi lain kita harus menyesuaikan dengan substansi RUU yang sedang dibahas di pusat agar tidak terjadi tumpang tindih. Karena itu, untuk sementara kita bahas dulu sampai tahap tertentu sambil menunggu RUU tersebut disahkan," jelasnya.

Aziz berharap, setelah sinkronisasi dengan kebijakan nasional selesai, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan gratis bagi seluruh warga Jakarta.