Kontribusi penerimaan jenis pajak hiburan yang masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, hingga saat ini masih terhitung minim, tak sampai Rp1 triliun.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo, mengaku heran dengan minimnya penerimaan pajak hiburan ini. “Masa sih di Jakarta, tidak ada tempat hiburan. Kok pajak hiburannya kurang dari Rp 1 triliun,” ujarnya, saat acara Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 perihal pajak hiburan di Kantor Dinas Teknis DKI, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).

Untuk mencapai hasil optimal penerimaan dari jenis pajak hiburan di Jakarta, menurut Agus, pihaknya  telah menyerahkan tugas kewenangan pendataan wajib pajak hiburan kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPOP) tingkat kecamatan.

“Penilaiannya berada di tingkat UPPD kecamatan, sedangkan pemeriksaan akan dilakukan oleh suku dinas (sudin) pelayanan pajak yang ada di tingkat kotamadya,” tuturnya.

Ditambahkan Agus, dari 13 jenis pajak yang diterapkan di Jakarta, kontribusi terbesar untuk PAD berasal dari  Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB), Biaya Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2).

Dengan pelimpahan wewenang pendataan wajib pajak ke UPPD kecamatan, sambung Agus, diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatkan penerimaan pajak.

“Jadi, WP yang ingin membayar perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat, tapi cukup ke loket pembayaran pajak UPPD kecamatan. Kecuali balik nama dan perpanjangan.  Jadi, dengan adanya penyerahan tugas pendataan, diharapkan warga tidak lagi malas membayar pajak," tandasnya.