PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengadakan pendistribusian dan sosialisasi kartu layanan gratis Transjakarta (Tj Card) di Ruang Pola Kantor Wali Kota setempat.

Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan, Jakarta Utara menjadi wilayah kedua yang dilakukan distribusi kartu tersebut. Kegiatan ini sebagai upaya percepatan distribusi kartu layanan gratis yang merupakan salah satu program dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Kami mohon dukungan lurah dan camat, mudah-mudahan kartu ini bisa kita selesaikan distribusinya dalam waktu satu pekan," ujarnya, Jumat (12/9).

Ia menjelaskan, pengguna kartu Transjakarta setiap harinya sebanyak kurang lebih 70 ribu orang dan terbanyak sudah lanjut usia (Lansia).

"Melalui, kartu layanan gratis Transjakarta ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, terutama 15 golongan yang telah ditentukan ," terangnya.

Menurutnya, dengan kartu layanan gratis ini, masyarakat tidak hanya bisa gunakan untuk tranportasi Transjakarta tetapi juga MRT dan LRT. Layanan transportasi ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah kepada warga penerima manfaat.

"Kami juga ucapkan terima kasih kepada Pemkot Jakarta Utara. Mudah-mudahan kolaborasi ini dapat terus berkelanjutan karena pada dasarnya kita sama-sama melayani masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kolaborasi bersama dengan PT Transjakarta. Pendistribusian ini merupakan program untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat, termasuk di Jakarta Utara.

"Distribusi tahap pertama ini di Jakarta Utara ini sebanyak 2.631 kartu," bebernya.

Ia menuturkan, distribusi hari ini dilakukan secara simbolis kepada camat dan lurah. Nantinya, mereka akan mendistribusikan secara langsung secara transparan kepada warga melalui pengurus RT/RW di wilayah masing-masing.

"Nantinya kita juga akan monitoring dan evaluasi dari hasil distribusi ini, bagi yang belum terdata atau mendapatkan akan kita tampung dan ajukan untuk tahap kedua," ucapnya.

Ia menegaskan, pengurus wilayah dilarang untuk meminta sesuatu atau melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat untuk mendapatkan kartu tersebut.

"Program ini harus kita dukung penuh karena ini benar-benar memberikan kemudahan transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan," tandasnya.