Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno memimpin apel kolaborasi mengatasi kemacetan lalu lintas di Lapangan Silang Monas sisi Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. 

Kegiatan apel ini melibatkan 2.141 personel gabungan dari unsur Dinas Perhubungan, kepolisian, TNI, Dinas Bina Marga, Dinas SDA, Dinas Gulkarmat, Satpol DKI Jakarta serta Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tanggerang Selatan dan Kota Tanggerang.

"Hari ini kita melakukan apel kolaborasi yang kami berpikir ini sudah saatnya Jakarta dikerjakan bersama-sama. Kolaborasi ini bukan hanya instansi, tapi kita berharap masyarakat juga bisa ikut kolaborasi," katanya, Rabu (27/8).

Rano menjelaskan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kolaborasi mengatasi kemacetan dengan beralih dari transportasi pribadi ke angkutan umum. Bila masyarakat mau berpindah menggunakan tranportasi umum, diyakini akan berdampak signifikan terhadap kemacetan. 

Menurut Rano, berdasarkan data yang dimiliki, pemanfaatan transportasi publik masih perlu ditingkatkan. Sebab, dari 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru sekitar 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum. 

Sedangkan data Ditlantas Polda Metro Jaya menyebutkan, rata-rata pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 2,70 persen per tahun. Sementara pertumbuhan ruas jalan hanya sekitar 0,01 per tahun. 

"Akibatnya, volume kendaraan semakin menekan ruang jalan yang ada," tegasnya.

Rano mengakui, upaya mengurai kemacetan saat ini sudah begitu kompleks. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menganggap sudah waktunya Pemprov DKI mengajak kolaborasi para pemangku kepentingan dan pimpinan daerah lain untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Ia menilai, berbagai daerah di sekitar DKI Jakarta juga berkepentingan mengurai kemacetan. Hal ini lantaran banyak warga daerah sekitar yang beraktivitas di Jakarta dan turut memicu kemacetan di wilayah mereka juga.

Karena itu, sebagai salah satu upaya, Rano menjelaskan, Pemprov DKI membuat program TransJabodetabek guna mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengembangkan Intelligent Traffic Control System atau disingkat ITCS berbasis AI yang sudah diterapkan di 65 dari total 321 persimpangan. 

Rano mengungkapkam, sistem ini telah terbukti mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi. 

Selain itu, kolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui Mandala Quick Response memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real time berbasis Geographic Information System, terintegrasi dengan CCTV milik Pemprov DKI Jakarta. Ke depan, sistem ini akan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. 

Rano menegaskan, penanganan kemacetan bukan semata soal kelancaran mobilitas, tetapi juga menyangkut perekonomian, dunia usaha, pariwisata, kesehatan hingga kualitas hidup masyarakat. 

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global serta ditargetkan menjadi 50 besar kota global pada 2030 dari peringkat saat ini diurutan 74.

"Mudah-mudahan apel ini menjadi awal bahwa tanggung jawab transportasi di Jakarta itu tanggung jawab kita bersama," tandasnya.