Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyampaikan tanggapannya terkait kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, masalah ini muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami berusaha keras untuk membuat nyaman para pengguna jalan di TB Simatupang. Tapi memang volume kendaraan dengan luas jalan itu tidak sebanding. Makanya, begitu ada perbaikan, masyarakat jadi sangat terganggu," jelas Khoirudin, Kamis (21/8).

Menurutnya, kemacetan tidak hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar. Sebab itu, ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

Menurutnya, salah satu hal yang paling mendesak adalah kehadiran petugas di lapangan. Khoirudin mendorong agar aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

"Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan," tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif. Namun, ia mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

Ditambahkan Khoirudin, langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

"Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan. Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang," tandasnya.