DPRD DKI Jakarta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 difokuskan untuk peningkatan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin usai penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8).

“Setiap komisi harus berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pemerintah daerah,” ujarnya.

Khoirudin menyampaikan, di sektor penanggulangan kebakaran, DPRD mendorong penambahan anggaran bagi Dinas Gulkarmat, tidak hanya untuk penanganan, tetapi juga pencegahan melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di tingkat masyarakat.

Untuk sektor transportasi, ia memastikan anggaran Public Service Obligation (PSO) mencukupi guna mendukung operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan layanan Jaklingko.

“Transportasi itu pengeluaran besar bagi masyarakat. Kita pastikan anggarannya cukup untuk menjaga layanan tetap terjangkau,” kata Khoirudin.

Di bidang keuangan, DPRD menekankan pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk penyelesaian tunggakan. Selain itu, pemanfaatan aset daerah juga menjadi perhatian melalui pembentukan Panitia Khusus Barang Milik Daerah (Pansus BMD) untuk mendata dan mengoptimalkan aset yang belum diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI.

Khoirudin juga menekankan percepatan penanganan banjir, salah satunya melalui normalisasi Kali Ciliwung yang masih menyisakan sekitar 11 kilometer. Anggaran ganti untung bagi warga terdampak telah disiapkan agar proses normalisasi berjalan lancar.

Pada sektor pendidikan, DPRD akan memastikan program sekolah gratis, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tepat sasaran.

“Kalau ada penyalahgunaan, akan kita evaluasi,” tegasnya.

Untuk layanan kesehatan, pembangunan puskesmas dan rumah sakit baru, termasuk RS bertaraf internasional di Cakung, diharapkan memperkuat akses kesehatan bagi warga.

Khoirudin menilai, sinergi antara legislatif dan eksekutif mampu mewujudkan jargon Jakarta sebagai kota global yang berbudaya.

"Insya Allah ini bisa kita capai bersama,” tandasnya.