Senin, 11 Agustus 2025 Reporter: Aldi Geri Lumban Tobing Editor: Erikyanri Maulana 1722
(Foto: Ilustrasi)
Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta semakin terdorong oleh pesatnya perkembangan digitalisasi sistem pembayaran.
"Ini berkorelasi dengan kinerja konsumsi rumah tangga,"
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Yosamartha mengatakan, velositas pembayaran non-tunai di Jakarta telah mencapai angka 1,25, menunjukkan semakin masifnya penggunaan kanal digital seperti QRIS, e-money, dan mobile banking oleh masyarakat.
“Ini berkorelasi dengan kinerja konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,17 persen, di mana sebagian besar pembayarannya dilakukan secara digital,” ujarnya, Senin (11/8).
Dikatakan Yosa, transaksi e-commerce juga menunjukkan pertumbuhan positif di 2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat. Tidak hanya di sektor swasta, digitalisasi juga dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan data semester I 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) DKI mencapai 99,8 persen, tertinggi di kawasan Jawa.
“Kontribusi QRIS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan mencapai 3,41 persen. Dari sisi metode pembayaran, 51 persen transaksi Pemprov sudah digital, 12 persen semi-digital, dan 34 persen non-tunai,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, peran Jakarta di skala nasional juga terlihat signifikan. Hingga Juni 2025, volume transaksi digital di Jakarta mencapai Rp2,3 miliar atau 43 persen dari total nasional, meski pengguna hanya 11 persen dari total nasional dan merchant 16,5 persen.
Disampaikan Yosa, berbagai inisiatif menjadi motor pendorong digitalisasi, termasuk uji coba inovasi di DKI seperti QRIS Antar Negara dan QRIS Tap untuk transportasi, layanan kesehatan, ritel, hingga perparkiran. Salah satu pilot project QRIS Tap sudah diuji di pembayaran parkir Lippo Mall Nusantara (eks Plaza Semanggi).
Ia menambahkan, kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta pun terus diperluas, termasuk lomba digitalisasi pasar yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Program ini diharapkan mendorong pelaku pasar tradisional memanfaatkan kanal pembayaran digital, sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai barometer penerapan digitalisasi di Indonesia.
“Banyak inisiatif dimulai dari Jakarta dan menjadi percontohan bagi daerah lain. Kami ingin memastikan digitalisasi bisa optimal, baik di sektor pemerintah maupun swasta, bersama para pemangku kepentingan,” tandasnya.
