Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta agar dapat berorientasi secara profesional dan sehat.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Penandatanganan Key Performance Indicators (KPI) BUMD Tahun 2025 dan Pakta Integritas oleh BUMD di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/8).

"Seluruh BUMD yang ada di Jakarta, saya pengen semuanya mulai berpikir orientasinya sehat. Menyehatkan perusahaannya masing-masing," ujar Pramono.

Selain itu, Pramono juga mendorong sejumlah BUMD agar bisa go public atau Initial Public Offering (IPO), terutama Bank Jakarta dan PAM Jaya. Ia pun mengapresiasi kinerja PAM Jaya yang semakin baik dalam menyalurkan air bersih bagi warga Jakarta.

PAM Jaya disebutnya telah melayani 73 persen kebutuhan air bersih di Jakarta atau sekitar 2,1 juta pelanggan.

"Dan saya yakin saya lihat respons publiknya yang dulu PAM Jaya ini nggak terlalu dianggap, sekarang nggak ada konglomerat di republik ini yang nggak pengen jadi partnernya PAM Jaya," katanya.

Dengan pasar yang besar ini, Pramono yakin akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ia menargetkan PAM Jaya bisa melayani 85 persen kebutuhan air bersih Jakarta pada tahun depan sebelum melakukan penawaran umum perdana saham (IPO).

Pramono berharap penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja ini menjadi awal yang baik untuk penataan BUMD di Jakarta serta untuk mewujudkan Jakarta menjadi top 50 kota global.

"Untuk KPI ini tolong betul-betul dijaga," kata Pramono.

Dalam kesempatan ini, Pramono juga menyinggung soal pertimbangan utama dalam memilih pimpinan BUMD. Ia menegaskan bahwa dirinya mengutamakan rekam jejak seseorang.

"Bagi saya pribadi track-record itu menjadi hal yang penting. Maka dalam penentuan yang saya lihat track-record," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menyampaikan, Pemprov DKI memiliki 14 BUMD dan 9 perusahaan patungan yang bergerak di berbagai sektor.

Ia menjelaskan, penandatanganan pakta integritas ini bertujuan meneguhkan komitmen para pimpinan BUMD dalam pencapaian target; bekerja secara profesional, efektif, dan efisien; menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik; menjaga integritas pribadi dan menghindari konflik kepentingan; serta memperkuat kolaborasi dan sinergi.

"Perjanjian kinerja yang ditandatangani merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap BUMD memiliki target kinerja yang jelas, terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pak Gubernur," jelas Syaefuloh.

Sementara itu, perjanjian kinerja direksi mencakup empat aspek, yaitu perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Sedangkan bagi dewan pengawas dan komisaris, perjanjian kinerja meliputi aspek perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan humanis.

"Dengan ditandatanganinya pakta integritas dan perjanjian kinerja tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan," tandas Syaefuloh.