Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Mikro di Perkampungan Perkotaan: Menata Kota, Membangun Masa Depan Jakarta".

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merespons dampak urbanisasi berupa pertumbuhan permukiman padat yang tidak sebanding dengan ketersediaan RTH. Ketimpangan ini dinilai berdampak pada penurunan kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan daya dukung lingkungan di Jakarta.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris menjelaskan, FGD ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan pocket park atau taman skala kecil di lingkungan padat penduduk, khususnya kawasan permukiman kumuh.

“Kita mau coba siapkan pocket park dengan luas sekitar 50 meter persegi per titik. Mencari lahan 10 meter saja di kampung sudah sulit, apalagi kalau mengikuti aturan minimal 250 meter persegi, kan tidak mungkin dieksekusi,” ujar Afan, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/8).

Menurutnya, keberadaan RTH mikro ini akan memberikan berbagai manfaat seperti memperbaiki sirkulasi udara dan pencahayaan di kawasan padat, menekan potensi penyebaran penyakit seperti TBC, menjadi ruang evakuasi saat bencana, serta menciptakan ruang interaksi publik yang aman dan nyaman bagi warga.

“Kalau di tengah permukiman padat itu ada open space, sinar matahari bisa masuk, udara mengalir, paling tidak itu bisa menekan angka TBC, dan ruang publik ini juga bisa menekan angka tawuran,” jelasnya.

Pemprov DKI menargetkan pembangunan RTH mikro seluas 50 meter persegi di 50 lokasi dalam kurun waktu empat tahun. Program ini akan difokuskan di RW-RW kumuh yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Jakarta.

Afan mencatat, saat ini terdapat 455 RW kumuh berdasarkan data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

“Kita akan lihat dari peta pertamanan dan peta permukiman kumuh. Target awalnya 50 lokasi dulu, itu realistis,” kata Afan.

Afan pun berharap rencana pembangunan RTH Mikro untuk masa depan Jakarta dapat segera disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sehingga program bisa segera dieksekusi.