Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta, Ani Ruspitawati menyampaikan, pihaknya terus berupaya menekan waktu tunggu pengambilan obat di rumah sakit. Ia pun optimistis bisa mendekati standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan, yaitu maksimal satu jam.

"Kalau kita mengacu pada standar SPM, waktu tunggu di farmasi adalah 1 jam. Jadi target ke arah sana yang terus kami dorong," ujar Ani, Jumat (25/7).

Ia menjelaskan bahwa waktu tunggu bervariasi di setiap rumah sakit. Bahkan ada laporan waktu tunggu hingga 3–5 jam, terutama untuk obat racikan, obat ana k, hingga obat ibu hamil yang membutuhkan proses khusus.

Salah satu upaya yang sedang dioptimalkan adalah pemanfaatan sistem e-medical record. Dengan sistem ini, resep dari dokter langsung terhubung ke instalasi farmasi, sehingga proses penyiapan obat dapat dimulai bahkan sebelum pasien tiba di loket farmasi.

"Begitu dokter selesai membuat resep, farmasi sudah bisa langsung mulai menyiapkan obat. Jadi ketika pasien menuju ke farmasi, prosesnya sudah berjalan," jelasnya.

Selain digitalisasi, Dinkes juga mengkaji kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola pelayanan farmasi. Menurut Ani, banyak faktor yang mempengaruhi lamanya antrean, termasuk ketersediaan tenaga dan sistem kerja yang belum optimal.

Di sisi lain, Dinkes juga telah menyediakan layanan antar obat ke rumah sebagai salah satu solusi untuk mengurangi antrean. Namun, partisipasi masyarakat terhadap layanan ini masih belum tinggi.

"Layanan antarobat sebenarnya bisa memotong antrean karena pasien tidak perlu menunggu. Tapi tingkat partisipasi masyarakat masih belum besar, bisa karena kepercayaan terhadap layanan, bisa juga karena faktor biaya," terangnya.

Ani menegaskan bahwa perbaikan tata kelola farmasi menjadi kunci agar pelayanan lebih cepat, efektif, dan efisien.

"Prinsipnya, bagaimana agar obat bisa lebih cepat diterima pasien. Baik melalui penguatan layanan langsung maupun sistem antar, semuanya sedang kami evaluasi dan perbaiki," tandasnya.