Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan proses rekrutmen Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) di TPST Bantargebang berlangsung secara transparan.

Hal ini ditegaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyusul aksi ratusan warga yang mendatangi kantor Refuse-Derived Fuel (RDF) beberapa waktu lalu.

Kepala Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengatakan, pihaknya telah membuka pendaftaran dan akan memprioritaskan pelamar dari wilayah sekitar Bantargebang selama memenuhi kriteria dan keahlian yang ditentukan.

Yogi menyampaikan, proses rekrutmen PJLP di UPST Bantargebang saat ini bukan merupakan rekrutmen terbuka (open recruitment), melainkan hanya untuk mengisi slot yang kosong.

“Total kebutuhan yang direkrut hanya sebanyak 37 orang, sesuai dengan posisi yang ditinggalkan atau tidak terisi. Posisi yang dibutuhkan antara lain satpam, pengawas, petugas pengolahan sampah, dan operator alat berat,” ujar Yogi, Kamis (24/7).

Yogi juga mengungkapkan, dalam upaya menjaga akuntabilitas, hasil mediasi antara perwakilan warga dan pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyepakati dua poin penting. Pertama, seluruh penerimaan PJLP akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan mengutamakan warga sekitar TPST Bantargebang. Kedua, dibentuk sebuah Forum Warga yang terdiri dari perwakilan tiap kelurahan, pihak kelurahan, serta UPST.

“Forum ini akan bertugas memverifikasi domisili para calon PJLP yang telah lolos seleksi administrasi guna memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar berasal dari lingkungan sekitar,” ucapnya.

Ditambahkan Yogi, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menegaskan bahwa proses seleksi akan tetap mengutamakan profesionalisme dan kelayakan kompetensi.

“Transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem rekrutmen ini,” tandasnya.