Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membangun Giant Sea Wall. Menurutnya, dana pembangunan tanggul raksasa tersebut sebagian akan berasal dari pendapatan pengelolaan sampah di Bantargebang.

Hal ini disampaikannya dalam talkshow 'Future Talk with Endgame: What's Jakarta's Future?' di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Minggu (15/6).

Ia menjelaskan, 55 juta ton sampah yang menumpuk di Bantargebang akan diolah menjadi energi listrik melalui pembangunan empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS). Setiap PLTS ditargetkan memiliki kapasitas harian 2.500 ton sampah, yang secara total dapat menghasilkan sekitar 1.500 megawatt listrik.

Angka ini diperkirakan mampu memenuhi seluruh kebutuhan listrik Jakarta.

"Sehingga Suralaya dan semuanya yang sekarang ini menjadi penyebab polusi di Jakarta, kita minta mereka untuk mengubah dan cukup kita gunakan semuanya dari PLTS," jelas Pramono.

Selain menyelesaikan persoalan sampah dan memenuhi kebutuhan listrik, upaya ini juga dinilai mampu mengurangi polusi udara di Jakarta. Pramono mengatakan, melalui pengelolaan sampah ini, Jakarta akan memperoleh tambahan pendapatan (revenue).

"Nah revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun Giant Sea Wall," ujar dia.

Pemprov DKI Jakarta kini mendapatkan tanggung jawab untuk membangun Giant Sea Wall atau tanggul raksasa di pesisir utara sepanjang 19 kilometer (km). Angka ini bertambah dari semula yang hanya 12 km.

Kendati demikian, Pramono memastikan komitmen Pemprov DKI untuk menyiapkan pembangunannya. Dengan APBD Jakarta yang saat ini sebesar Rp 91 triliun, Pemprov DKI menargetkan untuk mengalokasikan minimal Rp 5 triliun setiap tahunnya untuk proyek tanggul ini.

"Ini menjadi tantangan bagi kami dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari bapak Presiden," tandasnya.