Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menekan jumlah kasus kebakaran di ibu kota. Di antaranya melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan infrastruktur, serta pelibatan masyarakat secara aktif.

Tercatat, selama periode 1 Januari hingga 20 Juli 2025 tercatat sebanyak 951 peristiwa kebakaran terjadi di lima wilayah kota administrasi. Meski jumlahnya masih fluktuatif, berbagai langkah antisipatif dan respons cepat dilakukan untuk mengurangi potensi dampak yang lebih luas.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara mengatakan, sinergi masyarakat dan pemerintah sangat vital dalam mempercepat respons kebakaran.

Salah satu ujung tombak penting adalah kehadiran Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), yang kini berjumlah sebanyak 2.323 orang tersebar di seluruh Jakarta. Ia menyampaikan, Redkar berperan sebagai mitra strategis yang siap siaga menghadapi potensi kebakaran di lingkungan masing-masing.

“Redkar adalah kekuatan sosial masyarakat yang tumbuh dari kesadaran kolektif. Mereka tidak hanya bertugas saat darurat, tetapi juga aktif dalam edukasi dan simulasi penanggulangan kebakaran,” ujar Bayu, Rabu (23/7).

Dijelaskan Bayu, selain Redkar, Pemprov DKI juga menjalankan program Gempar (Gerakan Masyarakat Punya APAR) yang menjadi bagian dari Quick Wins Gubernur Pramono Anung sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025.

Program ini mewajibkan setiap ASN Pemprov DKI untuk memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di rumah masing-masing, serta mendorong kepemilikan APAR di berbagai organisasi masyarakat seperti RT/RW, Karang Taruna, dan FKDM.

“Gerakan GEMPAR bertujuan membentuk budaya siap tanggap bencana di level paling dasar, yakni rumah tangga,” katanya.

Di sisi infrastruktur, Jakarta kini memiliki 933 hidran kota dan 48 hidran mandiri yang tersebar di lima wilayah kota administratif. Ia menjelaskan, distribusi hidran ini terus diperkuat agar respons pemadaman kebakaran bisa dilakukan lebih cepat dan merata. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah hidran kota terbanyak, yaitu sebanyak 310 titik, diikuti Jakarta Pusat dengan 276 titik.

Ia menambahkan, kolaborasi adalah kunci bahwa penanggulangan kebakaran menjadi tanggung jawab kolektif.

“Pemprov DKI Jakarta tetap menekankan pendekatan solutif dan kolaboratif. Edukasi masyarakat, simulasi penanggulangan, serta kesiapan infrastruktur akan terus ditingkatkan agar risiko kebakaran dapat ditekan secara signifikan,” tandasnya.