Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui penyelenggaraan Business Matching P3DN (Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) Batch XXIV Tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai dari 21 hingga 24 Juli 2025, di Ruang Serbaguna MH Thamrin, Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta.

Business matching kali ini merupakan gelaran kelima di tahun 2025, dengan melibatkan 20 perusahaan industri yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan/atau Produk Dalam Negeri.

Para eksibitor ini dipertemukan langsung dengan para pengguna anggaran dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna membangun sinergi antara kebutuhan belanja pemerintah dan kapasitas industri nasional.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, kegiatan ini bertujuan mempertemukan kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penyedia produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor secara bertahap.

Tujuan lainnya yakni, memberikan fasilitasi promosi kepada produk lokal bersertifikat TKDN, mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan rasa bangga terhadap produk buatan Indonesia, dan meningkatkan brand awareness terhadap produk dalam negeri.

“Business Matching P3DN merupakan agenda prioritas Pemprov DKI Jakarta yang terus konsisten memperjuangkan kepentingan industri nasional dan UMKM lokal,” ujar Ratu, Selasa (22/7).

Ia menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) serta strategi pembinaan yang berkesinambungan oleh Dinas PPKUKM.

Ratu menekankan, P3DN bukan semata soal efisiensi belanja pemerintah, melainkan langkah strategis membangun kemandirian industri nasional. Dengan mengutamakan produk dalam negeri, pemerintah turut menciptakan permintaan yang stabil, mendorong peningkatan kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Kami ingin memastikan pengguna anggaran di Pemprov DKI Jakarta dapat berinteraksi langsung dengan pelaku industri dalam negeri yang memiliki kapasitas dan kualitas sesuai kebutuhan,” lanjutnya.

Ia berharap, business matching ini juga mampu membangun ekosistem belanja pemerintah yang kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

“Sekaligus memperkuat peran Jakarta sebagai motor penggerak ekonomi nasional berbasis produk lokal dan inovasi industri,” tandasnya.