Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyampaikan skema penerapan program sekolah gratis di 40 sekolah yang mulai diuji coba tahun ini. Program ini ditujukan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, dengan menempatkan mereka di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI.

“Sekolah negeri hanya mampu menyerap sekitar 40 hingga 60 persen siswa. Sisanya memang harus ditampung di sekolah swasta. Karena itu, pelibatan sekolah swasta menjadi alternatif solusi, apalagi secara keseluruhan jumlah sekolah swasta dan negeri sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan siswa di Jakarta,” ujar Justin, Rabu (9/7).

Ia menjelaskan, skema uji coba akan dilakukan dengan sistem kuota bangku di masing-masing sekolah swasta.

“Misalnya, satu sekolah swasta memiliki 500 bangku, maka mungkin akan disiapkan 20 bangku terlebih dahulu untuk uji coba. Karena ini menyangkut sistem pembayaran dari Pemprov, pelaksanaannya tentu tidak bisa langsung berjalan mulus,” katanya.

Justin menekankan, skema kuota ini dirancang agar tidak mengganggu sistem keuangan sekolah.

“Jadi, untuk tahap awal hanya beberapa bangku yang disiapkan, sebagai bagian dari uji coba. Jika program ini berjalan dengan baik, ke depannya jumlah bangku bisa ditambah secara bertahap,” tuturnya.

Terkait payung hukum, Justin menyebut saat ini pelaksanaan uji coba masih mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub), sambil menunggu revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas oleh DPR.

“Anak-anak yang tidak lolos SPMB, terutama yang memiliki nilai sama, akan diprioritaskan berdasarkan domisili. Jika jarak rumah ke sekolah sama, barulah dilihat dari faktor usia. Jadi tetap ada kualifikasi untuk siswa penerima program sekolah swasta gratis,” tandasnya.