Komisi C DPRD DKI Jakarta menekankan untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin saat meninjau rapat kerja komisi dalam rangka konsultasi pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

“Sumber-sumber pendapatan masih bisa digali dari pemanfaatan aset yang bisa dikerjasamakan. Jika aset dikerjasamakan, kita tidak perlu keluar biaya perawatan, dan aset juga tercatat serta terjaga,” ujar Khoirudin, Senin (7/7).

Ia menekankan, pentingnya kolaborasi antara Pemprov dan para pemangku kepentingan untuk mengelola aset daerah secara produktif sehingga berdampak langsung pada peningkatan PAD.

Berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS 2025 yang digelar Jumat (4/7), total APBD DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen atau Rp487 miliar dari sebelumnya Rp91,34 triliun menjadi Rp91,83 triliun.

Secara rinci, pendapatan daerah naik sebesar 3,72 persen atau Rp3,04 triliun, dari Rp81,73 triliun menjadi Rp84,77 triliun. Belanja Daerah juga meningkat 3,97 persen atau Rp3,28 triliun, dari Rp82,66 triliun menjadi Rp85,94 triliun.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan turun sebesar 32,23 persen atau Rp2,79 triliun, dari Rp8,68 triliun menjadi Rp5,88 triliun. Penerimaan Pembiayaan juga menurun 26,57 persen atau Rp2,55 triliun, dari Rp9,61 triliun menjadi Rp7,05 triliun.

“Harapan saya, potensi pendapatan dari aset bisa lebih dimaksimalkan. Apalagi APBD kita juga meningkat,” tegas Khoirudin.

Lebih lanjut, ia mengingatkan, agar visi Jakarta sebagai kota global tidak berhenti sebagai slogan semata. Menurutnya, visi tersebut harus diterjemahkan ke dalam program-program nyata dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

“Dampak dari kota global itu harus dikritisi, terutama dari sisi keuangan. Sumber-sumber pendanaan yang belum maksimal harus bisa dioptimalkan,” tandasnya.