Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mengatakan, pihaknya bersama BUMD DKI tengah membahas realisasi dan kebutuhan tambahan anggaran untuk program subsidi layanan transportasi publik atau Public Service Obligation (PSO) menjelang pembahasan APBD Perubahan 2025.

Menurut Nova, PSO merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang harus terus dioptimalkan setelah adanya perluasan layanan terhadap 15 golongan penerima manfaat, serta pengintegrasian layanan di kawasan Jabodetabek.

“Tadi kita bahas juga, bahwa kita sedang menghadapi transformasi layanan publik melalui PSO. Yang pasti, PSO ini akan mengalami penyesuaian, termasuk untuk 15 golongan tambahan dan juga terkait integrasi Transjabodetabek,” ujar, Selasa (1/7).

Ia menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana efektivitas PSO yang sudah diberikan kepada operator transportasi seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, sekaligus mengkaji kebutuhan tambahan yang akan diajukan dalam APBD Perubahan.

“Transjakarta misalnya, mendapatkan PSO sebesar Rp4,2 triliun. Ternyata hingga kini masih bisa menjalankan operasional dengan PSO lama yang sudah dialokasikan. Artinya masih aman,” jelasnya.

Sementara untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta, Nova menyebut sudah terdapat usulan penambahan anggaran dalam skema PSO.

Nova menekankan pentingnya kejelasan data dan proyeksi kebutuhan anggaran, agar pembahasan KUA-PPAS di Badan Anggaran (Banggar) dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kalau MRT dan LRT justru ada penambahan. Tadi disampaikan kebutuhannya mungkin sekitar Rp36 miliar,” tandasnya.