PT Bank DKI dan PT Bank Maluku Malut (BMM) resmi menjalin kerja sama strategis melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penyertaan Modal dan Perjanjian Pemegang Saham, yang dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, dan Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar. Adapun Perjanjian Pemegang Saham ditandatangani oleh Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo dan Gubernur Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa, disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra.

Kehadiran para pemimpin daerah serta otoritas perbankan nasional, seperti Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjadi simbol kuat dukungan terhadap sinergi antardaerah sebagai bagian dari konsolidasi perbankan nasional yang tertuang dalam POJK No. 12/POJK.03/2020.

Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, mengatakan pembentukan KUB ini merupakan tonggak penting dalam transformasi Bank DKI menjadi bank yang sehat, kuat, dan berdaya saing nasional.

Ia menyampaikan, Bank DKI akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Kedua di BMM, dan akan aktif mendampingi penguatan tata kelola, manajemen risiko, sistem IT, serta pengembangan bisnis dan SDM di BMM, sejalan dengan prinsip Governance, Risk & Compliance (GRC) yang terintegrasi.

“Melalui kerja sama ini, Bank DKI akan memperluas penetrasi pasar, memperkuat struktur bisnis, serta meningkatkan kontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah. Ini adalah bagian dari investment story kami menuju IPO,” ujarnya, Jumat (6/6).

Agus menjelaskan, Bank DKI menargetkan sinergi ini akan mulai memberikan kontribusi positif terhadap laporan konsolidasi dalam 6-12 bulan ke depan. Ia mengatakan, Bank DKI terus melangkah sebagai bank daerah yang bertransformasi menjadi kekuatan baru dalam industri perbankan nasional.

“Kolaborasi hari ini adalah investasi untuk masa depan yang berkelanjutan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.

“Kami melihat kerja sama ini bukan hanya soal modal, tapi juga semangat untuk membangun Indonesia dari pinggiran secara nyata, dengan Jakarta berperan sebagai enabler,” ungkapnya.

Senada, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyatakan, kolaborasi ini akan memperkuat layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal.

“Dengan dukungan Bank DKI, kami yakin BMM dapat mengakselerasi transformasi layanan keuangan dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah,” katanya.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra mengatakan, kerja sama ini penting di tengah ketidakpastian ekonomi dan percepatan digitalisasi perbankan.

“Langkah ini adalah bentuk adaptasi dan kolaborasi di era yang penuh tantangan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar, menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai awal dari transformasi besar BMM.

“Kami berharap langkah ini juga membuka ruang kerja sama ekonomi antara pengusaha Maluku dan Maluku Utara dengan pelaku usaha di Jakarta,” ungkapnya.

Sebagai informasi, proses inisiasi pembentukan KUB antara Bank DKI dan BMM dimulai sejak 2024, dan bert ujuan untuk:

1. Memenuhi ketentuan modal inti minimum;

2. Memperkuat ketahanan, efisiensi, dan daya saing BPD;

3. Mendorong integrasi teknologi, budaya kerja, serta tata kelola;

4. Menjadi pilar value creation dalam transformasi dan persiapan IPO Bank DKI.