Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Forum Pembahasan Tanggapan atas Konsep Temuan Badan Pemeriksaan BPK RI dan Usulan Jurnal Koreksi Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) Audited 2024 di Cempaka Ballroom, The Tavia Heritage Hotel, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, Selasa (29/4), rencananya akan berlangsung hingga Jumat (2/5) tulat.  

Dalam sambutannya, Wagub Rano menyampaikan terimakasih dan apresasi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan proses audit  LKPD DKI serta membuka ruang untuk membahas usulan Jurnal Koreksi LKPD Audited Tahun 2024.

"Hingga Senin kemarin, terdapat 48 Konsep Temuan Pemeriksaan (KTP). Rinciannya, 20 KTP administratif dan 28 KTP kerugian seperti kekurangan volume dan pengenaan denda keterlambatan," beber Rano.

Terhadap hasil temuan itu, Rano berpesan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait serius melakukan pembahasan dalam forum ini. Sehingga hasilnya nanti bisa meningkatkan penilaian.

Kepada Kepala SKPD yang terdapat temuan kerugian, Rano secara khusus meminta untuk segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemulihan atau penyetoran ke kas daerah selambat-lambatnya pada 2 Mei. Lalu, terhadap KTP yang belum disepakati agar dilakukan pembahasan bersama BPK-RI disertai bukti-bukti pendukung yang memadai.

Kemudian kepada Inspektorat, BPKD, BPAD, dan Bapenda selaku Tim WTP, Rano meminta supaya terus mengawal proses pemeriksaan BPK-RI sampai tuntas. 

Ditegaskannya, mereka bisa memastikan bahwa seluruh permasalahan dapat ditindaklanjuti dan tidak berdampak signifikan terhadap penilaian Opini Laporan Keuangan.

Sedangkan terhadap para Asisten Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diminta Rano memastikan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasinya dapat segera menyelesaikan tindak lanjut atas temuan bersifat administratif maupun kerugian.

"Harapan saya, tidak ada SKPD dan BUMD yang menyumbang permasalahan signifikan sehingga berpengaruh terhadap tercapainya Opini WTP dari BPK-RI," tegasnya.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, M Ali Asyhar mengungkapkan, pihaknya langsung lakukan audit  setelah Pemprov DKI menyerahkan LKPD 2024 pada akhir Maret lalu. Selanjutnya, membentuk 13 tim guna melakukan pemeriksaan terhadap SKPD dan BUMD terkait.

Selanjutnya, hasil audit itu telah diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta untuk dilakukan pembahasan bersama. Diharapkannya, forum yang dilaksanakan hari ini bisa meningkatkan kualitas hasil audit lantaran dilakukan pembahasan bersama dan tidak lagi disput.

"Forum ini juga bagian dari proses pemeriksaan yang memiliki nilai penting agar hasilnya akurat dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan," tandasnya.