Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, menyatakan siap bersinergi dengan Ororitas Jasa Keuangan Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek) untuk membangun sistem keuangan yang terbuka.

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam perlindungan konsumen dan masyarakat.

"Kami siap memperluas ruang kolaborasi bersama OJK Jabodebek sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan iklim keuangan yang lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat ," ujar Harry, melalui  keterangan tertulis, Jumat (18/4).

Ia mengungkapkan, pengukuhan Kepala OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi oleh Ketua Dewan Komisioner OJK RI merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kedua lembaga, guna mendorong keterbukaan informasi publik di sektor jasa keuangan.

“Kami berharap Kepala OJK Jabodebek yang baru dikukuhkan, segera mengoptimalkan tugas pokok mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, khususnya di Jakarta yang memiliki kompleksitas persoalan keuangan cukup tinggi dan penanganan sistematis yang mengedepankan keterbukaan informasi,” ungkapnya.

Harry menuturkan, sinergi dengan OJK menjadi langkah strategis untuk mendorong ekosistem jasa keuangan yang sehat, akuntabel dan berpihak terhadap kepentingan publik.

Karena,  badan publik yang berada di bawah pengawasan OJK dapat dimonitor dan dievaluasi secara kolaboratif bersama KI DKI Jakarta.

"Hal ini diyakini dapat memperkuat efektivitas kerja OJK serta meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan asuransi," tuturnya.

Ditambahkan Harry, dalam pengawasan sektor dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang lebih holistik dan berkelanjutan dengan keterlibatan Komisi Informasi.

“Transparansi merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan publik dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Informasi yang terbuka dan mudah diakses akan memperkuat posisi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan dan memastikan akuntabilitas penyelenggara jasa keuangan,” tandasnya.