Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan High Level Meeting dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, di Ruang Pola Bappeda Blok, Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (21/7).

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mewakili Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menekankan pentingnya meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi di Jakarta.

"Kolaborasi dan penggunaan informasi IT untuk pengendalian inflasi di DKI Jakarta sangat penting. Selain kerjasama antara daerah, untuk mengendalikan inflasi perlu pula memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, OJK Regional I DKI banten, Bulog, dan sebagainya. Untuk itulah forum ini sudah tepat jika telah mengundang berbagai pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi di Jakarta itu," ujarnya, seperti dikutip dari Siaran Pers PPID Pemprov DKI Jakarta, Kamis (21/7).

Selain itu, inovasi TPID dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan di Jakarta sangat diperlukan. Mengingat masalah ekonomi daerah dari tahun ke tahun akan bertambah kompleks. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang membuat harga-harga pangan dan energi di pasar dunia naik. Jadi salah satu tugas penting TPID adalah mengupayakan agar harga-harga, khususnya kebutuhan pokok di Jakarta ini terkendali dan stablil. Sehingga daya beli masyarakat Jakarta tetap terjaga.

"Daya beli masyarakat ini perlu kita perhatikan, karena adakalanya harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat, namun pendapatan mereka stagnan. Kerja sama ini menurut kami sangat penting, untuk dapat menjaga pasokan dan kestabilan harga untuk warga Jakarta. Tidak mungkin TPID bisa melakukannya sendiri. Setidaknya perlu adanya koordinasi yang baik, antar daerah untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan," jelas Wagub Ariza.

Apalagi Jakarta, sambungnya, sebagai kota dengan sekitar 98% kebutuhan pangan dipasok dari luar Jakarta, maka tentu kerja sama antar daerah untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan sangat penting. Untuk itu, Wagub Ariza menegaskan, kolaborasi antar daerah pun harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru yang tepat, antara lain untuk mengetahui potensi surplus, stok pangan, dan lain sebagainya.

"Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD Cluster Pangan sudah banyak melakukan kerja sama antar daerah dengan berbagai daerah lainnya, khususnya beras dan daging perlu ditingkatkan dan dibuat lebih sistematis berdasarkan peta kebutuhan dan potensi suplai sepanjang tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Jakarta sebagai barometer ekonomi nasional dan kota megapolitas, aktivitas perekonomian di Jakarta tentu akan menjadi barometer kegiatan perekonomian bagi daerah lain di Indonesia. Kontribusi Jakarta secara ekonomi bagi nasional juga terbesar, yaitu sebesar 17,19%.

"Peran Jakarta dalam menjaga inflasi nasional sangat besar. Hal ini terlihat dalam perhitungan Bank Indonesia (2020) yang menyatakan bahwa bobot inflasi Jakarta terhadap nasional sebesar 27,33%. Maka jika inflasi di Jakarta tinggi, maka tinggi pula inflasi secara nasional," papar Wagub Ariza.

Inflasi diperkirakan akan naik tahun 2022 ini. Dari sisi harga, terang Wagub Ariza, inflasi Jakarta tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi daripada tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi permintaan yang didorong aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Berdasarkan data inflasi dari BPS, tingkat inflasi daerah-daerah di Pulau Jawa pada Mei 2022 saja sebagian besar berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional dan berada dalam tren meningkat.

"Walau demikian, kita bersyukur, berkat kerja TPID dan kerjasama berbagai pihak, Jakarta relatif bisa mengendalikan inflasinya. Bahwa dari 6 provinsi di Pulau Jawa, hingga Mei 2022, DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi dalam sasaran target yaitu 2,27% (yoy) dan merupakan provinsi dengan inflasi terendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa," ucapnya.

Wagub Ariza pun menambahkan, inflasi spasial per Mei 2022 menunjukkan Jakarta berada di posisi nomor 2 terendah dari 34 provinsi se-Indonesia, artinya inflasi Jakarta masih berada dalam rentang target inflasi nasional dan upaya menjaga daya beli masyarakat dapat dipertahankan.

"Capaian nilai inflasi Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebagai inflasi terendah di Pulau Jawa ini adalah prestasi yang harus terus dipertahankan. Untuk itulah semoga forum ini akan makin meningkatkan kemampuan TPID dalam menjaga stabiltias inflasi di DKI Jakarta," tutup Wagub Ariza.