Rabu, 19 Maret 2025 Reporter: Anita Karyati Editor: Toni Riyanto 897
(Foto: Anita Karyati)
Suku Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Utara, membuka layanan Pos Komando pengaduan Tunjangan Hari Raya (Posko THR). Posko ini berlokasi di Kantor Sudin Nakertransgi, Jalan Plumpang Semper No. 41, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja.
"THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan"
Kepala Sudin Nakertransgi Jakarta Utara, Noviar Dinaryanti, mengatakan Posko THR dibuka mulai 17 Maret-17 April 2025 dengan waktu operasional mulai pukul 08.00-15.00 WIB pada Senin-Kamis, dan pukul 08.00-15.30 WIB untuk hari Jumat.
"Posko memberikan layanan konsultasi dan pengaduan bagi para pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan hak THR dari perusahaan tempatnya bekerja," ujarnya, Rabu (19/3).
Noviar menjelaskan, laporan terkait THR juga bisa disampaikan dengan menghubungi layanan pengaduan di nomor 087865884757. Sementara, untuk konsultasi bisa menghubungi nomor 08111505551.
"Apabila posko tutup atau libur pelapor juga bisa memanfaatkan situs www.poskothr.kemnaker.go.id," terangnya.
Menurutnya, setelah dua hari Posko THR dibuka, belum ada laporan atau aduan yang masuk. Namun demikian, Sudin Nakertransgi Jakarta Utara akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan agar hak pekerja atau buruh mendapatkan THR benar-benar terpenuhi.
Ia menegaskan pemenuhan THR ini mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
Kebijakan ini juga mengacu Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pekerja atau Buruh.
"THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Untuk tahun ini berarti harus sudah dibayarkan pada 23 Maret mendatang," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan ada perusahaan yang tidak memenuhi pemberian THR, maka pihak pengawas Sudin Nakertransgi Jakarta Utara akan memberikan pembinaan, mediasi hingga sanksi.
"Tahun lalu, kami menerima laporan pengaduan terkait THR sebanyak 33 pekerja atau buruh. Kami berharap di tahun ini tidak ada laporan atau aduan, semua hak pekerja dapat terpenuhi," tandasnya.
