Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait penyampaian laporan hasil reses ke-2 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2025, Rabu (12/3).

Usai menghadiri rapat paripurna, Pramono memberikan tanggapannya terkait laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya terkait permintaan peningkatan dana Tunjangan Operasional (OP) bagi marbut masjid, jumantik dan dasawisma.

Pramono menyampaikan, peningkatan dana Tunjangan Operasional (OP) tersebut harus dikaji terlebih dahulu. Kajian akan dilakukan terkait anggaran yang akan digunakan.

"Tentunya harus dikaji terlebih dahulu. Memang saya sendiri pasti berkeinginan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat terutama jumantik, dasawisma dan sebagainya. Kan memang ada rencana, tetapi kan kita harus mengkaji lebih mendalam mengenai penganggarannya," jelasnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto menuturkan, laporan hasil reses seluruh pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta. Beberapa hasil reses yang disampaikan yakni permintaan dewan kepada dinas terkait untuk meningkatkan dana Tunjangan Operasional (OP) bagi marbut masjid, jumantik dan dasawisma.

"Dukungan ini bertujuan memperkuat peran mereka dalam kegiatan di tingkat RT/RW, PKK, PKH dan FKDM, sehingga dapat lebih optimal dalam mendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan," kata Brando .

Dewan juga mendorong peningkatan program untuk mendukung pemenuhan gizi dari ibu-ibu hamil balita dan wanita. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mencegah kekurangan gizi, serta memastikan tumbuh kembang anak berjalan.

Brando berharap, dengan adanya dukungan ini, kualitas kesehatan warga Jakarta terutama kelompok yang rentan dapat terjaga lebih baik.

Selain itu, Dewan juga meminta Eksekutif melakukan perbaikan dan pengembangan sarana pendidikan serta pembangunan pagar sekolah, perbaikan ruang kelas, peningkatan fasilitas laboratorium, perpustakaan, serta penyediaan sarana belajar yang lebih modern.

"Ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman nyaman dan mendukung perkembangan akademik serta kreativitas siswa," jelasnya.

Sementara itu, terkait penyelesaian permasalahan ijazah yang tertahan di sekolah akibat kendala administrasi atau biaya, Dewan meminta kepada dinas terkait mencarikan solusi yang adil dan berkeadilan. Karena ijazah yang tertahan bisa berdampak terhadap siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ataupun mencari pekerjaan.