Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan terintgrasi Kelurahan Bungur, Rabu (19/2) kemarin, menyepakati 34 usulan yang akan dibahas dalam Pleno Musrenbang Kecamatan Senen. Usulan ini terdiri dari 30 usulan fisik dan empat usulan barang.

Lurah Bungur, Arif Lingga Pratama menjelaskan, awalnya ada 45 usulan hasil rembuk dari 10 RW di wilayahnya yang dilaksanakan pertengahan Januari lalu. Namun, setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi lapangan ada 11 usulan fisik yang ditolak,  

Menurut Lingga, 11 usulan ditolak lantaran ada yang sudah pernah diusulkan sebelumnya, tidak memenuhi persyaratan teknis dan salah tujuan OPD terkait.

Dicontohkannya, usulan warga RW 01 Kelurahan Bungur tentang pembangunan penerangan jalan umum (PJU) tidak bisa diakomodir lantaran spesifikasi barang dimiliki Suku Dinas Bina Marga dengan tiang setinggi tujuh meter, sedangkan permintaan warga hanya tiga meter.

Lalu, dua usulan warga di RW 10 Kelurahan Bungur terkait pengadaan speedbump dan cermin jalan juga ditolak lantaran lokasinya berada di dalam area instalasi militer. Solusinya, pihak Instansi militer terkait diminta bersurat ke OPD tingkat kota terkait agar pengadaan usulan itu bisa direalisasikan.

"Sedangkan usulan fisik yang disetujui, beberapa di antaranya sepakat dilakukan penyesuaian. Usulan yang diterima nanti akan dibahas di pleno kecamatan dan waktunya kami masih menunggu jadwal," ujarnya, Kamis (20/2)

Camat Senen, Prasetyo Kurniawan mengatakan, saat ini Pemkot Jakpus tengah fokus pada tiga prioritas, yakni penataan kawasan, pengentasan buang air besar sembarangan (BABS) dan ketahanan pangan.

Diharapkannya, usulan dari Musrenbang yang direalisasikan bisa meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan di wilayah Kelurahan Bungur menjadi lebih baik.

"Saat ini Bungur masuk kategori kumuh ringan. Kami harap ke depan bisa meningkat setidaknya jadi kumuh sangat ringan," tegasnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Ismail mengaku, akan membawa persoalan ini untuk dibahas di DPRD DKI Jakarta agar aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan penekanan pembangunan Jakarta yang mengarah peningkatan kualitas SDM.

Terkait masih adanya usulan warga yang tidak bisa diakomodir oleh Musrenbang, Ismail menjelaskan ada mekanisme reses anggota DPRD. Sehingga usualn itu bisa diperjuangkan dan dimasukkan menjadi program kerja (Proker) pemerintah dalam RKPD.

"Tentu usulan itu nanti melalui tahapan pembahasan dan dikaji tingkat urgensinya. Jadi antara hasil Musrenbang dengan reses akan saling melengkapi," tandasnya.