Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (19/12), menggelar Rapat Anggota Pembahasan dan Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) 2025 di Hotel Morrissey, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ketua KPPD DKI Jakarta, Sutrasno mengatakan, rapat  dihadiri 134 dari 149 perwakilan unit yang diundang ini menetapkan sejumlah program kerja serta menyepakati target sisa hasil usaha (SHU) dan penurunan rate simpan pinjam pada 2025 mendatang.

"Salah satu keputusan mendasar yang disepakati dari Rapat Anggota adalah menurunkan rate pinjaman dari sebelumnya paling tinggi 16 persen menjadi 12 persen," kata Sutrasno.

Diakui Sutrasno, ada sejumlah pertimbangan sebelum ditetapkan keputusan menurunkan rate pinjaman bagi usaha simpan pinjam KPPD. Di antaranya mengakomodir permintaan anggota yang disuarakan dalam forum RAT selama lima tahun, meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan dan kemampuan daya serap pasar.

Kemudian, dalam Rapat Anggota ini juga sepakati SHU 2025 sebesar Rp 4,5 miliar dan lebih rendah dari 2024 sekitar Rp 7,4 milliar.

Penurunan target ini, menurut Sutrasno,  merupakan konsekuensi logis dari penetapan penurunan rate pinjaman dari usaha simpan pinjam.

Meski terjadi penurunan target SHU, dipastikan Sutrasno berbagai program kesejahteraan bagi anggota menjadi prioritas.

"Karena itu, berbagai program kesejahteraan dan peningkatan kapasitas anggota akan terus dilanjutkan pada  2025 mendatang," tegasnya.

Agar bisa tetap menjaga performa keuangan dan memastikan kesejahteraan anggota terjaga, Sutrasno mengaku telah berupaya melakukan beragam pengambangan bisnis pada 2024 ini. Di antaranya, pembangunan unit rumah kost Premium Kota Bambu dan Rumah Kost Griya Kebon Sirih.

Meski tidak bisa segera mendapatkan profit, menurut Sutrasno, pengembangan usaha yang dipilih minim risiko kerugian. Selain itu, pendapatan dari usaha pun cukup prospektif ke depannya.

"Saat ini dari tiga lokasi rumah kost, KPPD telah memiliki 59 kamar. Saya menargetkan bisa sampai 100," ujarnya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, mengapresiasi kinerja KPPD yang setiap tahunnya terus meningkat. Diakuinya, perkembangan perekonomian saat ini membutuhkan analisa dan pertimbangan matang untuk bisa mengembangkan bisnis.

Ditegaskan Sri, penetapan SHU yang lebih rendah dari tahun sebelumnya bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan. Berbagi inovasi dan penyesuaian bisnis yang dilakukan KPPD ini merupakan hal wajar serta tidak sampai mengurangi kesejahteraan anggota sebagai prioritas.

"SHU itu salah satu penarik ikut koperasi, tapi bukan hanya itu, kesejahteraan anggota juga harus diutamakan. Lalu kesehatan koperasi juga penting, pertahankan transparansi, akuntabel dan manajerial yang bertanggungjawab," tandasnya.