Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menyelenggarakan Business Matching ke-19 di Aula Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/12).

Business Matching terakhir di tahun 2024 ini diikuti oleh 19 eksibitor perusahaan industri yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Produk Dalam Negeri.

Perwakilan dari sejumlah daerah, seperti Kota Metro, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Lampung Selatan, turut hadir sebagai bentuk sinergi antardaerah.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan Business Matching P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) bertujuan membuka akses pasar yang luas bagi Produk Dalam Negeri kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penga daan Barang/Jasa di lingkungan pemerintahan.

“Tahun depan, kami akan melaksanakan Business Matching setiap bulan dengan melibatkan OPD dan BUMD. Kehadiran perwakilan provinsi lain adalah bentuk sinergi, sekaligus pembelajaran untuk melihat potensi produk di Jakarta yang bisa digunakan di wilayah mereka,” ujar Ratu.

Ratu menyampaikan, program P3DN memiliki dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, khususnya Jakarta. Program ini mendorong peningkatan investasi pada Produk Dalam Negeri, pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah (IKM/UMKM), serta memberikan efek berganda pada sektor-sektor ekonomi lainnya.

“Selain itu, program ini berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan pajak pemerintah,” kata Ratu.

Ia menjelaskan, berdasarkan data dari laman Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga 16 Desember 2024, Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan belanja Produk Dalam Negeri sebesar Rp28,25 triliun atau 87,52 persen dari target sebesar Rp32,27 triliun. Angka ini menempatkan DKI Jakarta di posisi kedua nasional, setelah Provinsi Banten yang mencapai 89,55 persen.

“Meskipun bukan kompetisi, capaian ini menunjukkan sejauh mana kesadaran pemda terhadap arahan pemerintah pusat serta rasa cinta terhadap produk Indonesia,” ucap Ratu.

Acara ini sekaligus menjadi pengingat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menginput capaian belanja produk dalam negeri mereka, guna memperkuat pelaksanaan program P3DN di masa mendatang.

 “Saya tegaskan, ketidaktuntasan dalam penyelesaian pekerjaan, kealpaan dalam pencatatan, dan kelalalain dalam proses pengadaan barang/jasa dapat mengakibatkan tidak terhitungnya capaian PDN sehingga target capaian Perjanjian Kinerja P3DN tidak tercapai,” ungkapnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Ratu kembali mengingatkan dan berpesan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah, RSUD, maupun BUMD di Provinsi DKI Jakarta untuk memantau secara ketat pelaksanaan procurement, terutama pada 20 paket pengadaan barang/jasa dengan nilai anggaran terbesar atau 20 paket kontruksi dengan nilai anggaran terbesar di instansi masing-masing.

Mereka juga diminta untuk melaksanakan pemantauan secara berkala atas capaian P3DN pada bigbox LKPP dan memperhatikan jadwal konsolidasi (linimasa) laporan capaian P3DN Triwulan IV Tahun 2024 dengan seksama.

“Khususnya pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi selama tiga hari, diharapkan Bapak/Ibu dapat proaktif dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan percepatan capaian P3DN,” tandasnya.