Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggelar Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi produk yang telah dihasilkan oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kali ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menggelar Business Matching ke-18 di Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, pada 4-7 November 2024. Acara ini diikuti oleh 18 perusahaan industri yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rante Allo, mengatakan, Business Matching merupakan salah satu sarana untuk mendorong percepatan program P3DN.

Ia mengingatkan, program P3DN memiliki dampak besar untuk perekonomian Indonesia dan Jakarta dalam jangka menengah dan panjang, antara lain meningkatnya investasi Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri pada industri produk-produk dalam negeri (PDN) serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

“P3DN juga memberikan dampak kepada meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha baik Industri Kecil Menengah dan UMKM, bertumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya atau multiplier effects, dan meningkatnya pendapatan pajak pemerintah,” ujar Ratu, saat membuka Business Matching ke-18, Senin (4/11).

Ia menyampaikan, berdasarkan pantauan laman Bigbox LKPP, Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan belanja Produk Dalam Negeri sebesar Rp22,01 triliun hingga per tanggal 31 Oktober 2024. Nilai ini adalah 69,45 persen dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri pada RUP sebesar Rp31,69 triliun. Ratu menjelaskan, hasil capaian ini tentunya masih harus terus dikejar mengingat sudah semakin mendekati akhir tahun 2024.

“Walaupun target Perjanjian Kinerja P3DN baru akan dihitung di akhir Triwulan IV, waktu kerja efektif kita hanya tersisa satu bulan saja. Maka itu, saya mengingatkan tiga titik kritis yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan P3DN yakni, tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran,” kata Ratu.

Ia berpesan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah, RSUD, maupun BUMD di Provinsi DKI Jakarta untuk memantau secara ketat pelaksanaan procurement, terutama pada 20 paket pengadaan barang/jasa dengan nilai anggaran terbesar dan/atau 20 paket kontruksi dengan nilai anggaran terbesar di instansi masing-masing.

“Laksanakan pemantauan secara berkala atas capaian P3DN pada bigbox LKPP dan memperhatikan jadwal konsolidasi laporan capaian P3DN Triwulan Tahun 2024 dengan seksama,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan Business Matching untuk mempertahankan penghargaan yang pernah diterima dari Presiden RI, setelah tahun lalu berhasil merealisasikan 105 persen target P3DN, dan meningkatkan capaian ini.

Ratu mengimbau para peserta Business Matching untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam mempromosikan produk unggulan bersertifikat TKDN yang bisa bersaing dengan produk impor. Ia juga mengingatkan pentingnya melaporkan ketidaksesuaian harga atau penyalahgunaan sertifikat TKDN melalui platform resmi.

“Acara ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan produk lokal dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta daya saing produk Indonesia di pasar global,” tandasnya.